Ketua fraksi Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nur Wahid. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Depok - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Hidayat Nur Wahid mengatakan kontrol Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang lemah terhadap pemerintah akan menghadirkan kebijakan tak terkontrol, kemudian menjadi masalah di KPK. Menurut dia, Koalisi Merah Putih di DPR tidak menginginkan itu terjadi. (Baca: Jurus Saling Kunci Jokowi dengan Koalisi Prabowo)
"Kami tak ingin para menteri dan presiden kita berurusan dengan KPK. Kami ingin yang terbaik bagi para menteri dan presiden," kata Hidayat, di Depok, Sabtu, 29 November 2014. (Baca: Jokowi Dianggap Enggak Ngerti Aturan dan Imbas BBM Naik)
Saat ini, kata Hidayat, Koalisi Prabowo--yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih--di DPR masih kuat untuk mengontrol kebijakan pemerintahan Jokowi. Tentunya, kata dia, DPR tidak boleh sekadar asal kontrol. (Baca: Pimpinan DPR Ini Tak Mau Teken Interpelasi Jokowi)
Seluruh anggota Koalisi Prabowo, menurut Hidayat, berusaha supaya perjalanan pemerintahan Jokowi sesuai konstitusi dan menguntungkan rakyat. "Karenanya mereka (pemerintah) seharusnya berterima kasih dengan adanya Koalisi Merah Putih yang tetap solid di DPR untuk melakukan kontrol," kata Hidayat. (Baca: Deklarasi KMP: Turunkan Jokowi, Ganti Prabowo)
Pemerintahan yang berjalan di atas konstitusi, kata Hidayat, tidak akan berhubungan dengan korupsi. Artinya, pemerintah melaksanakan tugasnya sesuai dengan keinginan masyarakat. "Jika semua itu terjadi, saya kira yang diuntungkan adalah rakyat, pemerintah, dan semuanya."
Oleh karenanya, Hidayat berharap kisruh di internal partai anggota Koalisi Prabowo, seperti PPP dan Golkar bukan usaha untuk menggembosi Koalisi Merah Putih. Jika Koalisi Prabowo sampai digembosi, menurut Hidayat, maka akan mnghadirkan DPR yang lemah. "DPR yang lemah itu menghadirkan kontrol yang lemah (terhadap kebijakan pemerintah)," katanya.
