Presiden Joko Widodo bersiap meninggalkan aula VIP Lancang Kuning Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, Riau, Rabu, 26 November 2014. Jokowi akan meninjau lokasi bekas kebakaran lahan gambut di Kepulauan Meranti, Riau. ANTARA/Rony Muharrman
TEMPO.CO, Pekanbaru - Presiden Joko Widodo memberikan bantuan Rp 300 juta untuk membangun bendungan swadaya masyarakat. Jokowi menilai pembangunan bendungan di kanal area lahan gambut tersebut perlu dilanjutkan agar air gambut tidak terbuang ke laut, sehingga lahan gambut tetap basah. (Baca: Kembali Blusukan, Jokowi Datangi Sumber Asap Riau)
“Pak Jokowi langsung beri bantuan kepada warga,” kata Plt Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman, atau kerap dipanggil Andi, kepada wartawan setelah memantau lahan gambut di Desa Sungai Tohor, Meranti, Riau, Kamis, 27 November 2014. (Baca: Kahiyang dan Kaesang pun Ikut Blusukan Asap)
Menurut Andi, Presiden Jokowi juga berjanji akan memberikan bantuan melalui dana alokasi khusus untuk pembangunan bendungan jika bendungan yang sudah ada itu dapat memperbaiki kualitas perkebunan sagu masyarakat. “Kita diminta mempersiapkan proposalnya,” ujarnya.
Selain itu, Jokowi telah mendengarkan permintaan masyarakat agar memperhatikan sektor maritim dengan membangun pelabuhan untuk rakyat. Pelabuhan itu berfungsi sebagai penggerak perekonomian masyarakat lantaran Kepulauan Meranti berhadapan langsung dengan Selat Melaka. (Baca: Jokowi ke Meranti, Warga Setempat Terharu)
Tokoh masyarakat Desa Sungai Tohor, Abdul Manan, mengaku senang atas bantuan dari Jokowi. “Uang itu akan kami gunakan melanjutkan pembangunan bendungan,” katanya saat dihubungi Tempo.
Manan menuturkan sistem kanalisasi yang dibuat oleh perusahaan di desa tersebut membuat air gambut banyak terbuang ke laut. Akibatnya, gambut akan mengering dan mudah terbakar serta dapat menghambat pertumbuhan kebun sagu rakyat yang dinilai lebih bersahabat dengan gambut. (Baca: Ke Riau, Jokowi Disuguhi Kuliner Serba-Sagu)
Bendungan, ujar dia, perlu dibangun agar gambut terus tergenang air. Saat ini baru ada dua dari sepuluh dam sepanjang 2 kilometer yang akan dibangun untuk menghambat laju air gambut agar tidak terbuang ke laut.
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
9 jam lalu
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.
