Presiden RI, Jokowi, berada pada urutan ke-7 polling Person of The Year TIME 2014 sementara dengan jumlah pemilih 3,1 %. Oscar Siagian/Getty Images
TEMPO.CO, Bengkulu - Penjual lontong sayur dan penganan sarapan di Pasar Panorama, Bengkulu, terlihat sibuk melayani para pembelinya, Rabu, 26 November 2014. Dengan cekatan, Diana--seorang pedagang--melayani para pembelinya yang mayoritas adalah personel pengamanan Presiden Joko Widodo. Jokowi rencananya mengunjungi Pasar Panorama pukul 09.20.
“Alhamdulillah hari ini ramai. Padahal sebelumnya, kalau bukan hari Sabtu dan Minggu, penjualan kita sepi,” kata Diana, yang telah berdagang aneka penganan sarapan di Pasar Panorama lebih dari sepuluh tahun itu. (Baca juga: Jokowi Pakai Innova, Gubernur Bengkulu Pilih Damri)
Diana mengaku kedatangan Jokowi hari ini merupakan berkah baginya. Diana berharap itu berlaku juga bagi Indonesia. Dipimpin Jokowi, Diana ingin kehidupan masyarakat Indonesia akan semakin baik. (Baca: Jokowi Datang, Ratusan Kapal Pukat Harimau Hilang)
Berbeda dengan Diana, Roni--tukang parkir di Pasar Panorama--mengaku bahwa hari ini dirinya terpaksa merelakan pendapatannya. Setidaknya hingga Jokowi selesai mengunjungi pasar. (Baca: Jokowi Datang, Warga Takut Riau Tenggelam)
“Kita tidak bisa markir karena khusus tempat parkir saya sejak tadi pagi dikosongkan, karena akan dijadikan tempat parkir kendaraan Presiden,” katanya. (Baca: Ke Lampung, Jokowi Naik Kapal Ro-Ro)
Nasib serupa juga dialami Roni, tukang parkir yang lain. Meski demikian, ada beberapa tukang parkir yang masih diperbolehkan memarkirkan kendaraan di sepanjang Jalan Kedondong tersebut. “Tapi hanya satu baris, Mbak, tapi syukurlah setidaknya kita masih ada pemasukan,” ujar Yayan, tukang parkir lainnya.
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
5 jam lalu
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.
