Presiden RI, Jokowi, berada pada urutan ke-7 polling Person of The Year TIME 2014 sementara dengan jumlah pemilih 3,1 %. Oscar Siagian/Getty Images
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Saleh Partaonan Daulay menyesalkan sikap pemerintahan Presiden Joko Widodo yang enggan melayani forum rapat dengan parlemen. "Sikap itu justru akan mempersulit kerja pemerintah," ujar Saleh ketika dihubungi, Selasa, 25 November 2014.
Saleh menjelaskan, Komisi VIII berulang kali melayangkan undangan rapat dengan sejumlah kementerian dan mitra kerja. Namun tak satu pun yang berkenan meladeni undangan itu. "Selama ini kami lebih sering bertemu lembaga lain." (Baca: 3 Perseteruan Heboh Presiden Jokowi Versus DPR)
Sejak awal pembentukan alat kelengkapan DPR, Komisi VIII telah menjadwalkan pertemuan dengan Kementerian Agama, Kementerian Sosial, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan. "Semuanya tak bisa hadir dan meminta untuk mengundur pertemuan itu," ujar Saleh.
Seluruh Menteri dan Kepala Badan Pemerintahan hingga kini belum bersedia menghadiri rapat kerja dengan DPR. Sikap itu diambil menyusul diterbitkannya instruksi yang dikeluarkan Sekretaris Kabinet Andy Wijayanto. Pemerintah baru mau membuka diri, jika konflik di DPR sudah selesai. (Baca: Interpelasi Bisa ke Arah Pengusutan Beleid Jokowi)
Menurut Saleh, sikap itu tak hanya membuat pemerintah kesulitan dalam bekerja. Sebab, sebagian kerja pemerintahan mensyaratkan adanya konsultasi dengan DPR. Bahkan, dalam beberapa kasus, keengganan melayani undangan itu juga bisa berujung pada pelanggaran hukum.
Dalam Undang-Undang Haji, misalnya, Kementerian Agama memiliki kewajiban menyampaikan evaluasi maksimal tiga bulan setelah pelaksanaan haji. "Kalau itu terlambat, saya khawatir mereka akan melanggar UU. Pemerintah akan kerepotan sendiri," katanya. (Baca: Galang Dukungan Interpelasi Jokowi Dimulai)
Menurut Saleh, kondisi parlemen saat ini tidak sama seperti dulu. Dua kubu koalisi sudah menyepakati islah dan tinggal menunggu hasil dari perubahan UU MD3. "Semua fraksi juga sudah menyetor wakil mereka ke dalam alat kelengkapan. Saya harap masalah ini tak sampai berlarut-larut," ujarnya.
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
10 jam lalu
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.
