TEMPO.CO, Jakarta - Sebanyak 18 anggota Dewan Perwakilan Rakyat menggulirkan penggunaan hak interpelasi untuk meminta kejelasan pemerintah soal kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi. Tiga di antara para politikus itu langganan mengecam dan mempertanyakan kebijakan pemerintah melalui interpelasi dan angket.
Salah satu langganan interpelasi itu adalah anggota Fraksi Golongan Karya DPR, Bambang Soesatyo. Dia tercatat beberapa kali menjadi inisiator hak interpelasi dan hak angket terhadap kebijakan pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono. Namanya termasuk sebagai inisiator hak interpelasi moratorium remisi Kementerian Hukum dan HAM untuk terpidana korupsi, pengusul hak angket kasus Bank Century, dan hak angket mafia pajak.
“Setiap menyangkut kepentingan orang banyak dan masyarakat banyak yang protes, kami akan minta penjelasan ke pemerintah,” kata Bambang, kemarin. “Jika jawaban Presiden tidak memuaskan, kami akan gunakan hak angket sebelum menggunakan hak menyatakan pendapat.” (Lebih lengkap: Peta Kekuatan Interpelasi Jokowi di DPR)
Anggota DPR lain yang punya rekam jejak sama dengan Bambang adalah Muhammad Misbakhun, anggota Fraksi Golkar. Namun, pada periode DPR 2009-2014, Misbakhun masuk parlemen dari jalur Partai Keadilan Sejahtera. Misbakhun juga termasuk inisiator hak angket Century. (Baca juga: Golkar: Koalisi Prabowo Dukung Penuh Interpelasi)
Langganan ketiga adalah Desmond Junaidi Mahesa dari Fraksi Gerakan Indonesia Raya. Dia menjadi pengusul hak interpelasi moratorium remisi koruptor dan hak angket mafia pajak. (Baca juga: Begini Skenario Interpelasi BBM versi Golkar)
Wakil Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Jazilul Fawaid mengatakan para pengusul hak interpelasi untuk kenaikan harga BBM ini sebenarnya tidak punya tujuan serius. Dia menilai usulan itu hanya mengada-ada. "Saya melihat mereka tak serius, hanya cari perhatian," ujarnya. (Baca lengkapnya: Interpelasi Jokowi, PKB: Cari Perhatian Saja)
