Presiden Jokowi (tengah) menyalami Gubernur Sulut Sinyo Harry Sarundajang (kiri) disaksikan Menteri PU Basuki Hadimuljono (kedua kanan) dan Menkeu Bambang Brodjonegoro (kanan) pada acara pertemuan gubernur seluruh Indonesia di Istana Bogor, Jabar, 24 November 2014. ANTARA/Andika Wahyu
TEMPO.CO, Bogor - Presiden Joko Widodo mengatakan pertemuan dengan para gubernur akan terus ia lakukan. "Mungkin bisa bulanan, mungkin bisa mingguan," kata Jokowi seusai memimpin sesi pertama pertemuan dengan para gubernur di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin, 24 November 2014. (Baca: Hari Ini Jokowi Terima Curhat Para Gubernur)
Menurut Jokowi, pertemuan dengan para gubernur penting dilakukan agar ada sinkronisasi program pemerintah pusat dan daerah. "Kami ingin mendapatkan masukan dan keinginan yang ada di setiap provinsi seperti apa, sehingga nyambung," ujarnya. Bahkan Jokowi juga ingin menggelar pertemuan rutin dengan bupati dan wali kota.
Jokowi mencontohkan rencana pemerintah membangun 30 bendungan selama lima tahun ke depan. Menurut Jokowi, dalam sesi pertama pertemuan, semua gubernur bahkan menginginkan 2-3 bendungan di provinsi masing-masing. "Tiga puluh bendungan kurang, sehingga kami putuskan untuk ditambah menjadi 49 bendungan." (Baca: Jokowi Undang Ahok Curhat Soal Ibu Kota Hari Ini)
Selain upaya sinkronisasi program pusat dan daerah, Jokowi juga meminta para gubernur memantau pasokan stok dan distribusi barang setelah kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi. "Stok yang ada di grosir, stok yang ada di distributor dicek dan dicek," ujar Jokowi.
Gubernur Sulawesi Selatan yang juga Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), Syahrul Yasin Limpo, mengatakan pertemuan dengan Jokowi dimanfaatkan para gubernur untuk mendengarkan arahan ihwal upaya efisiensi yang dilakukan pemerintah. "Presiden Jokowi memandu kami hingga menemukan efisiensi mendekati 30 persen," kata Syahrul.
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
5 jam lalu
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.
