DPR Kirim Peninjau Bentrok TNI Vs Polri di Kepri  

Reporter

Editor

Anton William

Kamis, 20 November 2014 14:21 WIB

Ilustrasi. TEMPO/Fahmi Ali

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto meminta bentrok personel TNI dan Brimob di Batam, Kepulauan Riau, segera dituntaskan. Dia mengirim pimpinan Komisi Hukum ke lokasi kejadian.

"Saya sudah telepon langsung ke Pak Azis Syamsuddin (Komisi III DPR) untuk segera melihat langsung keadaan di sana, supaya bisa cepat selesai. Ada perwakilan dari Komisi Pemerintahan juga," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 20 November 2014.

Kemarin, anggota TNI Angkatan Darat dan Brimob terlibat baku tembak. Seorang anggota TNI dilaporkan terluka dalam kejadian tersebut. Korban dilarikan dengan ambulans milik kodim ke Unit Gawat Darurat Rumah Sakit Embung Fatimah, Batu Haji, Batam.

Markas Besar Kepolisian dan TNI mengklaim bentrok tersebut dipicu saling lirik dan adu mulut dua anggota TNI dan Brimob saat mengisi bahan bakar di sebuah SPBU. Dua anggota TNI yang merasa tidak senang mengajak sekitar 30 rekannya untuk menyerang Markas Brimob Batam. Dua ruangan di Markas Brimob hancur akibat serangan itu. Letusan senjata pun terdengar sejak pukul 20.00 hingga sekitar pukul 22.30 WIB. (Baca juga: Kapolri Kunjungi Lokasi Baku Tembak Brimob-TNI)

Setya berharap Kepala Polri Jenderal Sutarman dan Penglima TNI Jenderal Moeldoko segera menindaklanjuti kasus tersebut. "Supaya tidak terjadi lagi kejadian seperti ini," ujarnya. (Baca juga: Bentrok TNI Vs Polri di Batam, Warga Jadi Tameng)

DEWI SUCI RAHAYU

Terpopuler:
Ruhut: Lawan Jokowi, DPR Gantung Diri
Kronologi Baku Tembak TNI Vs Polri di Batam
Bentrok TNI Vs Polri, Satu Tentara Dibawa ke UGD
Besok, Seribu Mahasiswa Kepung Istana
Ahok: Saya Bukan PDIP, tapi Orangnya Bu Mega

Berita terkait

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

8 jam lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

22 jam lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

1 hari lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

4 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

4 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

4 hari lalu

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.

Baca Selengkapnya

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

5 hari lalu

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya

Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

5 hari lalu

Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

Penarikan iuran yang akan dimasukkan dalam komponen perhitungan harga tiket pesawat itu dinilainya berpotensi melanggar Undang-Undang (UU).

Baca Selengkapnya

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

5 hari lalu

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

5 hari lalu

Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menolak rencana iuran pariwisata di tiket pesawat.

Baca Selengkapnya