Seorang petugas kepolisian menjaga SPBU yang berada di jalur Pantura, Tegal, Jateng, 26 Agustus 2014. Sejumlah SPBU dijaga anggota kepolisian untuk mengantisipasi kesemrawutan pengendara yang antre pengisian BBM. ANTARA/Oky Lukmansyah
TEMPO.CO, Tegal - Kemacetan lalu lintas terjadi di jalur pantai utara (Pantura) Jawa Tengah, setelah pemerintah mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada Senin malam, 17 November 2014.
Di Tegal, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Pasific di Jalan Mayjen Sutoyo langsung diserbu pembeli yang berharap masih mendapat kesempatan mendapatkan BBM bersubsidi dengan harga lama.
Pantauan Tempo menunjukkan, hingga pukul 22.30 WIB antrean meluber hingga memadati satu lajur jalur Pantura sisi selatan atau arah Semarang-Jakarta. Antrean yang didominasi sepeda motor tersebut mengular hingga 300 meter. "Setelah berita di televisi mengumumkan kenaikan harga BBM, pembeli langsung membeludak," kata petugas SPBU Pasific, Zaenal.
Meski terjadi lonjakan pembelian, Zaenal menjamin stok premium dan solar di SPBU Pasific dapat mencukupi kebutuhan hingga Selasa pukul 00.01 WIB. Stok premium, kata dia, mencapai 22 ribu liter per hari. "Sampai sekarang masih ada 16 ribu liter," ujarnya.
Panjangnya antrean yang diselingi aksi saling serobot membuat sejumlah polisi yang menjaga SPBU itu kewalahan. Kondisi ini diperparah oleh banyaknya mobil pribadi yang turut mengantre. Walhasil, sebagian kendaraan berat dari arah timur terpaksa melintasi sebagian lajur utara atau melawan arah. "Jika sudah tengah malam, arus lalu lintas bakal normal karena harga BBM bersubsidi sudah naik," kata Ajun Inspektur Dua Prihadi, salah seorang polisi yang mengatur lalu lintas di kawasan itu.
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
8 jam lalu
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.
