TEMPO.CO, Jakarta - Ketua juru runding Koalisi Jokowi, Pramono Anung, mengatakan hari ini kubunya dan Koalisi Prabowo menandatangani kesepakatan islah di parlemen. Penandatangangan perundingan diteken oleh empat orang, yaitu Ketua Umum Partai Amanat Nasional Hatta Rajasa, Sekretaris Jenderal Partai Golongan Karya Idrus Marham, Pramono Anung, dan Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Olly Dondokambey.

"Setelah tanda tangan, pimpinan Dewan dan fraksi akan menjabarkan kesepakatan," ujar Pramono di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin, 17 November 2014. Menurut dia, setelah kesepakatan damai, tidak ada lagi istilah Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat.

Sabtu pekan lalu, Koalisi Jokowi dan Prabowo mencapai kata sepakat soal revisi Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Kedua kubu sepakat menandatangani draf kesepahaman revisi yang disusun Hatta Rajasa. "Tidak akan ada perubahan dan tambahan lagi," tutur Hatta. (Baca: Gerindra Cemas Indonesia Menjadi Negara Otoriter)

Dalam pertemuan tersebut, kubu Prabowo menolak permintaan Koalisi Jokowi yang ingin menghapus Pasal 98 ayat (6), yang mewajibkan pemerintah menjalankan semua kesepakatan yang dihasilkan dalam rapat dengan parlemen. "Kalau pasal ini dihapus, pemerintah tak punya kewajiban lagi. Bisa bahaya, jadi tetap ada," kata Hatta. (Baca: Kubu Prabowo Belum Sepakati Pasal Interplasi)

Menurut Pramono, ada lima butir kesepakatan yang akan ditandatangani. Poin-poin utamanya yakni berkaitan dengan alat kelengkapan Dewan yang dibagi secara proporsional. "Koalisi Jokowi secara total akan mendapatkan 21 pimpinan," ujarnya. Selain itu, ada juga perubahan yang berkaitan dengan hak Dewan, seperti hak interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat. Dia menyatakan tidak ada lagi pengulangan dalam pengaturan mengenai hak ini.

Proses revisi ini, tutur Pramono, akan didahului di Badan Legislasi. Dia yakin perubahan ini akan rampung sebelum Dewan memasuki masa reses pada 5 Desember mendatang. Menurut dia, daftar nama anggota ke Badan Legislasi akan diserahkan mulai hari ini.

RIDHO JUN PRASETYO

Terpopuler
Faisal Basri Jadi Ketua Tim Pembasmi Mafia Migas
SBY Minta Kader Demokrat Loyal ke Jokowi
NU Halalkan Aborsi Janin Hasil Perkosaan
Gubernur Ganjar Khawatir Banyak Kades Dipenjara
Menteri Susi Akui Dipilih Jokowi Karena Gila
Menteri Anies Ditantang ICW Hapus Ujian Nasional
Jokowi Tiba, Bandara Halim Delay Setengah Jam
Politik Luar Negeri Jokowi, Apa Saja Resepnya?