Presiden Jokowi bertepuk tangan saat mengikuti sidang pleno di pertemuan ASEAN ke-25 di Naypyitaw, Myanmar, 12 November 2014. REUTERS/Damir Sagolj
TEMPO.CO, Jakarta - Rancangan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara poros maritim dunia terus disampaikan oleh Presiden Joko Widodo melalui pidatonya di berbagai kesempatan forum internasional, termasuk Konferensi Tingkat Tinggi Asia Timur di Naypyidaw, Myanmar. Terlebih, Jokowi pun menginginkan Indonesia berkepentingan menentukan masa depan kawasan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia.
Dalam pidato yang berkaitan dengan Doktrin Jokowi tersebut, guru besar hukum internasional dari Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, mengatakan ada beberapa hal yang ingin disampaikan Jokowi. "Ada tiga makna penting Doktrin Jokowi," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo, Kamis malam, 14 November 2014. (Cara Jokowi Jadikan Indonesia Poros Maritim)
Pertama, ujar Hikmahanto, Jokowi telah mengumumkan kepada dunia melalui KTT Asia Timur tentang hasrat Indonesia menjadi poros maritim dunia. Menurut dia, hal ini mengingatkan pada Deklarasi Perdana Menteri Djuanda 1957. Saat itu Indonesia mengklaim diri sebagai negara kepulauan. "Kini, di bawah pemerintahannya, Jokowi tidak saja menjadikan Indonesia negara kepulauan, tetapi negara maritim," katanya.
Kedua, upaya Indonesia mentransformasikan diri menjadi negara maritim akan membuka banyak peluang ekonomi. Itu, ujar Hikmahanto, tidak saja bagi masyarakat Indonesia, melainkan juga masyarakat internasional. (Jokowi Inginkan Samudra Pasifik dan Hindia Aman)
Lantaran itu, Indonesia pun mengundang negara-negara untuk memanfaatkan peluang bisnis dalam mengeksploitasi sumber daya alam maupun infrastruktur pembangunan. Menurut dia, peluang itu diharapkan dapat menghilangkan sumber konflik antarnegara. "Namun Jokowi harus tegas bila kedaulatan dilanggar dan kepentingan nasional dirugikan," katanya.
Ketiga, Jokowi menegaskan bahwa Indonesia berkomitmen untuk terlibat dan turut menentukan arah berkembangnya kawasan Pasifik dan Samudra Hindia. "Partisipasi Indonesia di antaranya ditujukan untuk menjaga perdamaian dan keamanan," ujarnya.
Meski demikian, Hikmahanto menjelaskan Doktrin Jokowi tidak akan memiliki makna bagi masyarakat internasional bahkan masyarakat Indonesia bila pemerintahannya tidak dapat menerjemahkan dalam sejumlah kegiatan yang konkret. "Di sini para menteri dan pejabat pemerintah pusat maupun daerah dituntut untuk menjabarkan Doktrin Jokowi dalam berbagai program," ujarnya. TRI SUSANTO SETIAWAN
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
3 jam lalu
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.
