Kiri-kanan: Benigno Aquino III, Lee Hsien Loong, Prayut Chan-o-cha, Nguyen Tan Dung, Thein Sein, Najib Razak, Hassanal Bolkiah, Hun Sen, Jokowi dan Thongsing Thammavong berpose di pembukaan pertemuan Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) ke-25 di Naypyitaw, Myanmar, 12 November 2014. AP/Khin Maung Win
TEMPO.CO, Nay Pyi Taw - Presiden Joko Widodo akan menyampaikan pandangan mengenai poros maritim dalam sidang pleno Konferensi Tingkat Tinggi Asia Timur di Myanmar International Convention Center.
"Akan disampaikan mengenai poros maritim atau world maritime fulcrum. Ada lima komponen yang disampaikan," kata Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto di Hotel Hilton, Kamis, 13 November 2014. (Baca: Jokowi Tawarkan Selandia Baru Investasi)
Lima komponen poros maritim itu adalah budaya maritim, kedaulatan pangan di laut, infrastruktur yang berkaitan dengan konektivitas maritim, diplomasi maritim, dan kekuatan pertahanan maritim.
"Budaya maritim pada dasarnya mengembalikan kebesaran Indonesia sebagai bangsa maritim," katanya. Andi mengatakan selama ini orientasi Indonesia adalah pertanian berbasis darat. "Ini diubah menjadi berbasis maritim. Semboyan 'Jalesveva Jayamahe' Angkatan Laut dikembalikan lagi," kata Andi.
Mengenai kedaulatan pangan di bidang maritim, Jokowi bakal menyampaikan bahwa nelayan akan menjadi pilar utama pemerintah untuk mewujudkan kedaulatan pangan di di sektor ini. Jumlah nelayan yang banyak dan kapal-kapalnya yang berskala kecil dan menengah, kata Andi, akan dikembangkan. "Nantinya, industrialisasi di bidang itu akan membuat kita jadi salah satu dari lima negara dengan armada pelayaran dan perikanan terkuat." (Baca: Temui Ban Ki-moon, Jokowi Bahas Palestina dan ISIS )
Ihwal konektivitas maritim, Jokowi akan menjelaskan konsep tol laut, pembangunan 24 pelabuhan laut serta prioritas pembangunan 7 pelabuhan laut dalam. "Intinya, bagaimana menjadikan Indonesia sebagai regional hub (penghubung kawasan)."
Perihal diplomasi maritim, Andi mengatakan, Jokowi akan mendorong Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) menjadi dasar penyelesaian masalah-masalah maritim di dunia, misalnya sengketa Laut Cina Selatan, atau delimitasi laut berdasarkan hukum laut internasional. "Untuk Laut Cina Selatan, COC dan DOC akan kita perkuat."
Terakhir, ihwal kekuatan pertahanan maritim, Jokowi akan menerangkan bagaimana Indonesia sebagai negara kepulauan bakal memiliki jumlah kapal patroli dan kapal perang yang signifikan.
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
2 jam lalu
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.
