Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, sebelum mengikuti rapat dengar pendapat umum dengan Komite II DPD, di Komplek Parlemen, Jakarta, Rabu, 5 November 2014. Dalam pertemuan tersebut Menteri Susi mengancam mundur dari Kabinet Kerja Jokowi jika birokrasi bergerak lambat dalam merespons rencana pembuatan peraturan menteri untuk mengubah aturan yang memberatkan nelayan ataupun investor. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Tegal - Pernyataan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti ihwal bahan bakar minyak bersubsidi diprotes Paguyuban Nelayan Kota Tegal (PNKT). Mereka tak sepakat dengan Susi yang menganggap BBM bersubsidi sebagai sumber maksiat.
"Bu Susi bilang, karena sulit mencari ikan, nelayan beralih menjadi pelaku kejahatan dengan menjual BBM bersubsidi ke kapal-kapal besar di tengah laut. Ini yang perlu kami klarifikasi," kata Ketua PNKT Eko Susanto, Rabu, 12 November 2014. (Baca: Menteri Susi Pertanyakan Jatah Solar Nelayan)
Eko hadir dalam diskusi yang digelar di gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dalam diskusi tersebut, Susi mengatakan BBM bersubsidi adalah sumber maksiat karena memancing orang untuk menyelewengkannya. Susi juga mengatakan BBM bersubsidi mengubah perilaku nelayan. (Baca: Menteri Susi Tak Tahu Nelayan RI Ditahan di India)
Eko mengatakan penjahat BBM bersubsidi bukanlah nelayan. Sebab, regulasi penyaluran BBM bersubsidi bagi nelayan selama ini sangat ketat. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2014, kata Eko, titik serah BBM bersubsidi bagi nelayan adalah terminal, stasiun pengisian bahan bakar nelayan, dan solar packed dealer nelayan. (Baca: Jadi Menteri, Susi Sumbangkan Gaji untuk Nelayan)
Selama ini, Eko menambahkan, nelayan kecil hanya boleh membeli delapan jeriken solar di stasiun pengisian bahan bakar umum. Itu pun para nelayan harus menyertakan kartu BBM nelayan dari pemerintah daerah yang sudah diverifikasi pemerintah desa dan organisasi nelayan.
Menurut Eko, ketatnya pengawasan pemerintah dan Pertamina membuat nelayan tidak bisa merekayasa pembelian dan distribusi BBM bersubsidi. Selain itu, pengurangan kuota solar bersubsidi juga menyebabkan nelayan harus mengantre selama satu bulan di SPBN utuk mendapatkan solar. "Untuk melaut saja susahnya bukan main karena solarnya langka," ujar Eko. (Baca: LSM Nelayan Tak Soal Menteri Susi Lulusan SMP)
Pantau Pemanfaatan Kuota BBL, KKP Manfaatkan Sistem Canggih
11 hari lalu
Pantau Pemanfaatan Kuota BBL, KKP Manfaatkan Sistem Canggih
Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, menyiapkan sistem informasi pemantauan elektronik yang memuat hulu-hilir pengelolaan pemanfaatan BBL.
