Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar temui calon presiden pasangan nomor urut dua, Joko Widodo di Surabaya, Jawa Timur, 29 Juni 2014. Dalam pertemuan ini, Muhaimin membicarakan terkait strategi kampanye Jokowi di Jawa Timur. Tempo/Dian Triyuli Handoko
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar mengatakan belum tahu keputusan yang diambil fraksinya ihwal jatah pimpinan komisi dan badan Dewan Perwakilan Rakyat untuk koalisi Jokowi. Menurut dia, sekretaris jenderal partainya bakal menindaklanjuti kesepakatan islah koalisi Prabowo dan Jokowi di parlemen. (Baca: PKB: Islah DPR Belum Disetujui Koalisi Jokowi)
"Apapun yang diputuskan sekretaris jenderal, saya dukung," kata Muhaimin di kantor DPP NasDem, Selasa 11 Oktober 2014. Muhaimin mengatakan bakal ada pertemuan dengan para pimpinan partai koalisi pendukung Jokowi. "Harus ditindaklanjuti dengan berbagai komunikasi gagasan." (Baca: Pramono Anung: Dua Koalisi Capai Kesepakatan)
Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Suharso Monoarfa menjawab singkat ketika ditanya ihwal jatah pimpinan komisi bagi partainya yang baru belakangan bergabung ke koalisi pemerintah. "Baru dikomunikasikan di internal Koalisi Jokowi."
Kemarin, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Pramono Anung, mengatakan telah tercapai kesepakatan antara fraksi-fraksi pendukung Joko Widodo dan penyokong Prabowo Subianto terkait dengan dualisme kepemimpinan Dewan Perwakilan Rakyat.
Menurut anggota DPR dari PDIP itu, ada tiga poin utama kesepakatan: mengenai tata cara penyelesaian konflik, materi substansi yang akan diselesaikan dan masalah alat kelengkapan DPR. Terakhir, terkait dengan revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disingkat dengan UU MD3, serta tata tertib DPR.
"Intinya kalau itu disepakati kurang lebih presentase posisi koalisi Jokowi memang tidak 40-60 persen, tapi di atas 25 persen," kata Pramono.
