Presiden RI Joko Widodo didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo dan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani dan Menteri Kesehatan Nila Moeloek, meluncurkan Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat, di Kantor Pos Pasar Baru, Jakarta Pusat, Senin, 3 November 2014. TEMPO/Imam Sukamto
Musababnya, Jokowi menambahkan pengentasan masalah kesejahteraan sosial dalam kabinetnya. "Sebagai bukti, peluncuran Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Indonesia Sehat," kata Fentiny dalam diskusi Polemik Sindo Radio di Jakarta, Sabtu, 8 November 2014. (Baca: Menkes: KIS dan BPJS Sama Saja)
Dia mengatakan Kementerian Sosial sebenarnya sudah memiliki ide pembangunan kesejahteraan masyarakat bernama Program Keluarga Harapan. Namun, program itu belum berhasil di masyarakat. Menurut Fentiny, masyarakat penyandang masalah sosial selama ini hanya dipandang sebelah mata. (Baca: KIS dengan JKN Sama tapi Beda, Ini Penjelasannya)
Ia menjelaskan pemerintahan sebelum Jokowi seakan lebih berfokus menggarap permasalahan pendidikan dan kemiskinan. "Padahal, masalah sosial ini juga terjadi di dalam rumah hampir di setiap keluarga di Indonesia," kata Fentiny. (Baca juga: Klaim BPJS Seret, Rumah Sakit Mengaku Merugi)
Ketiga kartu sakti diluncurkan Presiden Joko Widodo secara resmi pada Senin, 3 November 2014. Peluncuran kartu sakti itu merupakan jawaban Jokowi atas janji kampanyenya lalu. Kartu Keluarga Sejahtera akan menggantikan Kartu Perlindungan Sosial. (Baca pula: Anggaran Tiga Kartu Jokowi, Langgar UU atau Tidak?)
