Bupati Tasik Ingin Tambang Pasir Besi Dibuka Lagi

Reporter

Editor

Eni Saeni

Rabu, 5 November 2014 23:00 WIB

Kondisi lingkungan pantai rusak setelah ditinggalkan begitu saja oleh perusahaan tambang pasir besi di Pantai Cipatujah, Desa Ciandum, Tasikmalaya, Jawa Barat (2/2). TEMPO/Prima Mulia

TEMPO.CO, Tasikmalaya - Ketika berbagai kalangan meminta penambangan pasir besi di Tasikmalaya Selatan, Jawa Barat, ditutup karena merusak lingkungan, Bupati Tasikmalaya Uu Ruzhanul Ulum justru berharap penambangan pasir besi di Tasikmalaya Selatan dibuka lagi. Uu mengklaim penambangan pasir besi bisa menambah pendapatan asli daerah (PAD).

"Syaratnya, ramah lingkungan, tidak merusak ekosistem, tidak merusak habitat," kata Uu saat ditemui di Tasikmalaya, Rabu, 5 November 2014.

Uu meminta pegusaha atau penambang menaati dan melaksanakan seluruh aturan yang ditentukan dalam undang-undang, peraturan menteri, peraturan daerah. "Kami butuh (PAD). Sekalipun kecil PAD itu," ujarnya.

Ditanya tidak seimbangnya antara PAD pasir besi dibandingkan dengan rusaknya lingkungan, Uu berkilah, jika pola penambangan dilakukan seperti yang sudah terjadi memang tidak seimbang. "Supaya seimbang dan lebih bermanfaat, gaya dan cara yang dilakukan jangan seperti hari ini," katanya.

Sementara Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Tasikmalaya tetap tidak setuju jika penambangan pasir besi dibuka lagi. Saat penambangan pasir besi masih berlangsung, hasil tangkapan ikan nelayan turun. "Nelayan menolak sampai kapan pun," kata Sekjen HNSI Tasikmalaya, Eet Riswana.

Menurut dia, dampak ekologi pertambangan pasir besi itu ada dan pemulihannya lama. Misalnya, habitat ikan rusak, dampaknya hasil tangkapan nelayan turun. Di darat, jalan rusak karena truk pengangkut pasir besi hilir mudik setiap hari.

CANDRA NUGRAHA

Terpopuler:
Kata Jokowi, Informasi BIN Sering Meleset
Mahfud Md. Pernah Bertemu Pengelola @TrioMacan2000
Dukung Persib Vs Arema, Ridwan Kamil Buka Baju
KPK Endus Modus Baru Koruptor, Apa Saja?

Berita terkait

Sahkan Penambangan Pasir Laut, KIARA Nilai KKP Korbankan Nelayan dan Pulau Kecil

40 hari lalu

Sahkan Penambangan Pasir Laut, KIARA Nilai KKP Korbankan Nelayan dan Pulau Kecil

KIARA menilai Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan dalam pengerukan pasir laut tak berwawasan lingkungan dan korbankan nelayan.

Baca Selengkapnya

Terkunci Suara Papua

46 hari lalu

Terkunci Suara Papua

KPU Papua dan Papua Pegunungan baru menuntaskan rekapitulasi pada Selasa malam. Agar tidak terlambat, mereka menyewa pesawat ke Jakarta.

Baca Selengkapnya

Nelayan Bahagia Penambangan Pasir Berakhir di Pulau Rupat

27 Desember 2023

Nelayan Bahagia Penambangan Pasir Berakhir di Pulau Rupat

Ekploitasi pertambangan pasir mengancam eksistensi Pulau Rupat. Jika pulau ini hilang, maka batas teritorial dengan Malaysia pun musnah.

Baca Selengkapnya

Kiara Tolak Undangan KKP untuk Bahas Kebijakan Penambangan Pasir Laut

8 Juni 2023

Kiara Tolak Undangan KKP untuk Bahas Kebijakan Penambangan Pasir Laut

LSM Kiara diundang KKP untuk hadir dalam forum group discussion mengenai kebijakan penambangan pasir laut, termasuk untuk ekspor.

Baca Selengkapnya

Kata DFW soal Ekspor Pasir Laut: Bertentangan dengan Riset dan Tambang Ilegal Dimana-mana

4 Juni 2023

Kata DFW soal Ekspor Pasir Laut: Bertentangan dengan Riset dan Tambang Ilegal Dimana-mana

Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia buka suara soal kebijakan ekspor pasir laut Jokowi.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Bikin Ulah KAI Bisa Turunkan Penumpang, PNS Pria Boleh Poligami PNS Perempuan Tak Boleh Jadi Istri Kedua

4 Juni 2023

Terpopuler: Bikin Ulah KAI Bisa Turunkan Penumpang, PNS Pria Boleh Poligami PNS Perempuan Tak Boleh Jadi Istri Kedua

PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI bisa menurunkan penumpang kereta api yang berbuat ulah, seperti tidak turun di stasiun tujuan.

Baca Selengkapnya

Minta Pemerintah Batalkan Izin Ekspor Pasir Laut, Ekonom: Sama Saja Menjual Daratan

1 Juni 2023

Minta Pemerintah Batalkan Izin Ekspor Pasir Laut, Ekonom: Sama Saja Menjual Daratan

Ekonom dan pakar kebijakan publik sekaligus CEO Narasi Institute Achmad Nur Hidayat meminta pemerintah membatalkan kebijakan ekspor pasir laut.

Baca Selengkapnya

Bos Kadin DKI Jakarta Ungkap Ekspor Pasir Laut Selama Ini Sudah Ada Meski Dilarang: Cuannya Gede

31 Mei 2023

Bos Kadin DKI Jakarta Ungkap Ekspor Pasir Laut Selama Ini Sudah Ada Meski Dilarang: Cuannya Gede

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin DKI Jakarta Diana Dewi buka suara soal pembukaan kembali ekspor pasir laut.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Buka Izin Ekspor Pasir Laut, Ini Sederet Dampak Penambangan Pasir Laut bagi Lingkungan

31 Mei 2023

Pemerintah Buka Izin Ekspor Pasir Laut, Ini Sederet Dampak Penambangan Pasir Laut bagi Lingkungan

Penambangan pasir laut memiliki dampak negatif yang merugikan terhadap ekosistem laut dalam jangka waktu yang panjang.

Baca Selengkapnya

Ragam Pernyataan Walhi soal Izin Ekspor Pasir Laut, Memperparah Ancaman Keselamatan Lingkungan

29 Mei 2023

Ragam Pernyataan Walhi soal Izin Ekspor Pasir Laut, Memperparah Ancaman Keselamatan Lingkungan

Walhi ikut buka suara soal Jokowi yang membuka kembali ekspor pasir laut. Walhi menyebut kebijakan ini dapat buat pulau kecil tenggelam.

Baca Selengkapnya