Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, Sutiyoso dihujani pertanyaan oleh awak media usai menghadiri sidang pelanggaran kampanye di luar jadwal di Pengadilan Negeri Semarang, (21/10). Tempo/Budi Purwanto
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhi Purdijatno membenarkan masuknya nama Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Sutiyoso sebagai salah satu calon Kepala Badan Intelijen Negara. Nama mantan Panglima Komando Daerah Militer Jaya ini kembali masuk setelah sempat hilang dari daftar pengganti Marciano Norman. (Baca: Kata Jokowi, Informasi BIN Sering Meleset)
"Ketika pertama, nama Sutiyoso memang keras sekali. Lalu tenggelam, dan kemarin muncul lagi," kata Tedjo di Istana Negara, Selasa, 5 November 2014.
Tedjo mengatakan semua nama calon Kepala BIN saat ini sudah ada di tangan Presiden Joko Widodo. Tinggal menunggu pertimbangan dan keputusan akhir. Tedjo tidak dapat memastikan jumlah kandidat pada pengujung seleksi ini.
Tedjo memaparkan sejumlah nama yang masih bertahan sebagai calon selain Sutiyoso adalah mantan Wakil Menteri Pertahanan Letnan Jenderal Purnawirawan Sjafrie Sjamsoeddin, mantan Wakil Ketua Komisi Pertahanan Mayor Jenderal Tubagus Hassanudin, dan bekas Wakil Kepala Badan Intelijen Negara As'ad Said Ali.
Menurut Tedjo, kriteria utama yang akan menyaring semua calon itu adalah track record. Selain itu, kemampuan calon untuk mengkoordinasi seluruh data intelijen di semua lembaga dan kementerian. Calon harus mampu merangkum dan menelaah data intelijen dari kepolisian, kejaksaan, dan TNI, yaitu Badan Intelijen Strategi.
Soal keterikatan dengan partai politik, menurut Tedjo, tidak akan menjadi penghalang bagi setiap calon. Jokowi lebih meminta pertanggungjawaban dan kesediaan calon yang dipilih untuk menanggalkan semua atribut kelompok, termasuk partai politik.
"Seperti saya sudah lepas. Tak ada lagi kaitannya dengan partai atau ormas," kata Tedjo.
Selain ASN, TNI, dan Polri, Jokowi Juga Minta BIN Netral di Pemilu 2024
7 Februari 2024
Selain ASN, TNI, dan Polri, Jokowi Juga Minta BIN Netral di Pemilu 2024
Pernyataan Jokowi itu muncul setelah kritik yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Sukarnoputri soal netralitas TNI-Polri.