Pramono Anung: Kisruh DPR Selesai Pekan Depan  

Reporter

Editor

Budi Riza

Selasa, 4 November 2014 16:28 WIB

Wakil Ketua DPR Pramono Anung. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

TEMPO.CO, Jakarta - Buntut dari kisruh para anggota fraksi Dewan Perwakilan Rakyat berujung pada terbentuknya DPR tandingan. Soal ini, politikus senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Pramono Anung, mengatakan sudah melakukan komunikasi dengan para pimpinan partai dari koalisi Prabowo untuk segera menyelesaikan konflik ini.

"Target minggu depan ada solusi," ujar Pramono saat ditemui di luar ruang Badan Musyawarah, Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa, 4 November 2014. (Baca: Anang-Aurel dan Obrolan Miris Soal DPR Tandingan)

Sebab, ujar Pramono, bila kisruh di DPR in tidak cepat terselesaikan maka dunia internasional akan tidak mempercayai kemampuan Indonesia dalam menyelenggarakan pemerintahan. "Kepercayaan itu berdasar dari politik dan ekonomi. Ini jadi pertimbangan dan pembahasan yang berulang kali," kata Pramono.

Karena itu, Pramono mengatakan akan mengonsentrasikan fokusnya terhadap penyelesaian permasalahan ini. "Ini tugas saya," kata Pramono. (Baca: DPR Tandingan Dianggap Gerakan Moral)

Bahkan, Pramono melanjutkan, dia mendapatkan kabar kalau Prabowo Subianto dan Aburizal Bakrie sudah meminta permasalahan ini untuk segera diselesaikan. "Inti permasalahan sebenarnya ada pada masalah dualisme penyusunan Alat Kelengkapan Dewan," kata Pramono.

Hal senada sempat dilontarkan oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Zulkifli Hasan. Menurut Zulkifli, solusi untuk mengakhiri dualisme di DPR segera disepakati dalam dua pekan ini.

Seperti Pramono, Zulkifli juga masih enggan merinci lebih detail mengenai opsi-opsi solusi yang sedang dibahas kubu Jokowi dan kubu Prabowo.

TRI SUSANTO SETIAWAN

Berita Lainnya:
Jokowi Umumkan Kabinet, Tanjung Priok Steril
Pelindo Akui Siapkan Lokasi Pengumuman Kabinet
Setya Novanto Terima Susunan Kabinet Jokowi

Berita terkait

Respons DPR soal Proses Pansel KPK: Tak Ikut Campur, Biarkan Ranah Eksekutif

31 menit lalu

Respons DPR soal Proses Pansel KPK: Tak Ikut Campur, Biarkan Ranah Eksekutif

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan DPR tidak mau ikut campur soal pemilihan anggota Pansel KPK karena itu ranah eksekutif.

Baca Selengkapnya

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

1 jam lalu

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

Pakar hukum tata negara Feri Amsari merespons gaya hidup pejabat KPU yang sempat disindir DPR, yakni menyewa private jet hingga bermain wanita.

Baca Selengkapnya

Usia Pensiun Diperpanjang di Draf Revisi UU Polri, IPW: Lewat 60 Tahun, Fisik dan Mental Sudah Menurun

1 jam lalu

Usia Pensiun Diperpanjang di Draf Revisi UU Polri, IPW: Lewat 60 Tahun, Fisik dan Mental Sudah Menurun

Indonesia Police Watch menanggapi soal revisi UU Polri yang tengah bergulir di DPR.

Baca Selengkapnya

Tiga Materi yang Direvisi di UU Kementerian Negara

2 jam lalu

Tiga Materi yang Direvisi di UU Kementerian Negara

Baleg DPR telah menyepakati revisi UU Kementerian Negara menjadi usul inisiatif DPR.

Baca Selengkapnya

DPR Bakal Revisi UU Polri, Masa Jabatan Polisi Bisa Diperpanjang hingga 65 Tahun

3 jam lalu

DPR Bakal Revisi UU Polri, Masa Jabatan Polisi Bisa Diperpanjang hingga 65 Tahun

DPR berencana merevisi UU Polri. Apa saja poin perubahannya?

Baca Selengkapnya

Komisi X DPR Bakal Evaluasi Study Tour usai Kecelakaan Bus SMK Lingga Kencana Depok

4 jam lalu

Komisi X DPR Bakal Evaluasi Study Tour usai Kecelakaan Bus SMK Lingga Kencana Depok

Komisi X DPR akan meninjau kembali sejauh mana output study tour terhadap pengembangan pendidikan siswa usai kecelakaan bus SMK LIngga Kencana

Baca Selengkapnya

Draf Revisi UU Penyiaran Tuai Kritik, Komisi I DPR Buka Ruang Masukan dari Publik

6 jam lalu

Draf Revisi UU Penyiaran Tuai Kritik, Komisi I DPR Buka Ruang Masukan dari Publik

Komisi I DPR RI membuka ruang seluas-luasnya bagi masukan dari publik dalam pembahasan revisi UU Penyiaran

Baca Selengkapnya

Wahiddudin Adams Minta Hakim Konstitusi Tak Takut Jika Revisi UU MK Benar Disahkan

17 jam lalu

Wahiddudin Adams Minta Hakim Konstitusi Tak Takut Jika Revisi UU MK Benar Disahkan

Wahiduddin Adams meminta hakim MK tak takut jika perubahan keempat UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, benar-benar disahkan DPR.

Baca Selengkapnya

Draf RUU Penyiaran, Pelarangan Siaran Ekslusif Jurnalisme Investigasi Hambat Pemberantasan Korupsi

17 jam lalu

Draf RUU Penyiaran, Pelarangan Siaran Ekslusif Jurnalisme Investigasi Hambat Pemberantasan Korupsi

Koalisi Masyarakat Sipil menyoroti draft revisi RUU Penyiaran yang bakal mengekang kebebasan pers karena melarang penayangan jurnalisme investigasi.

Baca Selengkapnya

Mahasiswa Mengadu soal Kenaikan UKT, Komisi X DPR Bakal Panggil Kemendikbud

18 jam lalu

Mahasiswa Mengadu soal Kenaikan UKT, Komisi X DPR Bakal Panggil Kemendikbud

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf mengatakan akan memanggil Kemendikbudristek secepatnya untuk membahas polemik UKT.

Baca Selengkapnya