Ketua KPK Abraham Samad, menghadiri Dialog "Saya, Perempuan Anti Korupsi (SPAK)" di Makassar, Sulsel, 21 Oktober 2014. Abraham merekomendasikan beberapa nama dari 43 calon menteri yang disodorkan Jokowi-JK agar tidak dipilih karena dianggap bermasalah dan berpotensi menjadi tersangka Korupsi. TEMPO/Hariandi Hafid
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad menyatakan lembaganya siap menelusuri rekam jejak calon Jaksa Agung bila ada permintaan dari Presiden Joko Widodo. "KPK selalu siap. Kapan pun juga," ujar Abraham melalui pesan singkat, Selasa, 4 November 2014.
Namun, Abraham tak menjawab ketika ditanya apakah Presiden Jokowi sudah meminta kontribusi dalam pemilihan Jaksa Agung. Wakil Ketua KPK Zulkarnain juga mengaku belum tahu. "Saya sedang di luar kota," ujar Zulkarnain. (Berita Jokowi diminta libatkan KPK dalam pemilihan Jaksa Agung bisa dilihat di sini)
Presiden Jokowi saat ini sedang memilih Jaksa Agung. Pekan lalu, Andi Widjajanto menyebutkan ada lima calon, yakni Mas Achmad Santosa, mantan Deputi Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan; Muhammad Yusuf, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan; Hamid Awaluddin, mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Dua lagi masih berdinas aktif di Kejaksaan Agung, yaitu Widyo Pramono yang menjabat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, dan Andhi Nirwanto yang kini Wakil Jaksa Agung.
Belakangan muncul nama M. Prasetyo, mantan Jaksa Agung Muda Pidana Umum yang kini anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai NasDem. Nama Prasetyo disorongkan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh. (Baca juga: Jokowi Diminta Tak Asal Comot Calon Jaksa Agung)
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
9 jam lalu
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.
