TEMPO.CO, Jakarta - Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada mencatat beberapa tugas yang harus dilakukan Jaksa Agung baru nanti. Utamanya, menurut Direktur Advokasi Oce Madril, merevolusi mental sumber daya manusia di institusi tersebut. (Baca: Jokowi Diminta Tak Asal Comot Calon JaksaAgung)
"Mengubah budaya Kejaksaan menjadi lebih partisipatif dalam memberantas korupsi," kata Oce kepada Tempo, Selasa, 4 November 2014. Jadi, Jaksa Agung harus punya visi dan misi bagaimana merevolusi mental." Oce menilai Kejaksaan cenderung lambat mereformasi birokrasi dibandingkan dengan lembaga hukum lain.
Oce meminta Presiden berhati-hati memilih Jaksa Agung. Jika salah pilih, maka citra Jokowi menjadi taruhan, terutama dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. (Baca: ICW Usul Jokowi 'Setor' Calon JaksaAgung ke KPK)
Presiden Jokowi saat ini sedang memilih Jaksa Agung. Pekan lalu, Andi Widjajanto menyebutkan sudah ada lima calon, yakni Mas Achmad Santosa (mantan komisioner KPK), Muhammad Yusuf (Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), Hamid Awaluddin (mantan Menteri Hukum dan HAM), Widyo Pramono (Jaksa Agung Muda Pidana Khusus), serta Andhi Nirwanto (Wakil Jaksa Agung).
Belakangan muncul nama M. Prasetyo, mantan Jaksa Agung Muda Pidana Umum yang kini anggota DPR dari Partai NasDem. Nama Prasetyo disorongkan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh. (Baca: Calon JaksaAgung dari Partai dan Nonpartai)
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
12 jam lalu
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.
