Anggota fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) membalikkan meja ditengah Sidang Paripurna ke-7 yang membahas penetapan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 28 Oktober 2014. Sidang Paripurna berakhir ricuh setelah Hasrul Azwar membalikkan meja karena tidak sependapat dengan pimpinan sidang. TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Jimly Asshiddiqie meminta Presiden Joko Widodo berhenti blusukan ke pasar. Jimly menyarankan untuk menyerahkan tugas itu kepada para menteri.
Sebab, saat ini, kata Jimly, Jokowi punya tugas yang lebih penting daripada blusukan. "Lebih baik Jokowi blusukan ke atas," ujar Jimly ketika dihubungi Tempo, Senin, 3 November 2014.
Menurut Jumly, saat ini lembaga parlemen tengah dilanda kisruh dan belum jelas kapan berakhir. Karena itu, dia menyarankan Jokowi untuk blusukan ke atas guna mendekati para pemimpin partai politik agar pertikaian di parlemen bisa diatasi. Rekonsiliasi nasional harus menjadi prioritas utama Presiden. (Baca juga: Paripurna DPR Ricuh, Meja Rapat Digulingkan)
Jimly mengatakan blusukan Jokowi dengan menghampiri satu-satu para petinggi partai lebih efektif ketimbang mengundang semua fraksi dalam satu forum. Jimly mengimbau pertemuan presiden dan para petinggi partai bisa dilaksanakan secepatnya.
Pembicaraan dilakukan untuk meredakan situasi di mana DPR terbelah menjadi dua dan tidak pernah ada kesepakatan. "Ini situasi yang gawat," ujar Jimly. (Baca: Ketua MK: Ricuh DPR Beri Pelajaran Buruk ke Rakyat)
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
13 jam lalu
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.
