TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Partai Hati Nurani Rakyat Dossy Iskandar meminta masyarakat memberikan kesempatan kepada kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla untuk bekerja. Menurut Dossy, masyarakat sebaiknya tidak langsung memberikan penilaian tidak puas padahal Jokowi dan para menterinya belum bekerja.
"Kan belum diberi kesempatan bekerja. Tidak puas dalam persepsi apa," katanya saat dihubungi, Kamis, 30 Oktober 2014. (Baca: Saran LSI Jika Jokowi Naikkan Harga BBM)
Terkait dengan ketidakpuasan terhadap struktur kabinet yang kebanyakan berasal dari kalangan partai politik, Dossy mengatakan pengangkatan menteri yang berasal dari partai masih wajar. Dossy justru mempertanyakan jika partai tidak diberi kursi dalam kabinet.
Soalnya, partailah yang mengusung Jokowi-JK sehingga terpilih menjadi pasangan presiden dan wakil presiden. "Partai juga bertujuan untuk mendapat kekuasaan di pemerintah. Ini konstitusional." (Baca: LSI: Ada Tiga Ujian Pertama untuk Kabinet Jokowi)
Hasil penelitian Lingkaran Survei Indonesia menunjukkan 16,83 persen masyarakat Indonesia tidak langsung puas dengan struktur kabinet Jokowi-JK. Sebanyak 4,46 persen lainnya menyatakan puas dan 74,75 persen sisanya menyatakan masih menunggu dan melihat kerja konkret kabinet Jokowi-Kalla.
Dossy menganggap hasil survei ini sebagai masukan untuk pemerintah. Masukan ini akan membuat kabinet Jokowi-JK lebih serius bekerja untuk mewujudkan janji-janji kampanye mereka. "Agar rakyat cepat merasakan program-programnya," ujarnya.
NUR ALFIYAH
Berita Terpopuler
Foto Porno Ini Bikin Penghina Jokowi Ditangkap
Dropout SMA, Ini Catatan Akademik Menteri Susi
Cerita Susi Ngotot Pakai Helikopter ke Seminar
Berita terkait
Datangkan Alat dari Luar Negeri, Ini 3 Fungsi Utama Indonesia Digital Test House yang Diresmikan Jokowi
2 jam lalu
Peringkat laboratorium Indonesia Digital Test House disebutkan hampir sama dengan Rumah Sakit Tipe A di bidang layanan kesehatan.
Baca SelengkapnyaDidorong Jadi Sekjen PBB, Pernahkah Presiden Jokowi Hadir dalam Sidang Umum PBB?
2 jam lalu
Hingga tahun terakhir menjabat, Presiden Jokowi tidak pernah hadir secara langsung dalam Sidang Umum PBB.
Baca SelengkapnyaBamsoet Ingin Ada Forum yang Satukan Prabowo, Jokowi, Mega, dan SBY
2 jam lalu
Bamsoet menilai pertemuan presiden dan mantan presiden penting dilakukan untuk menunjukkan keharmonisan antara pemimpin-pemimpin Indonesia.
Baca SelengkapnyaHadiri World Water Forum Ke-10, Elon Musk Disambut Luhut Pandjaitan
5 jam lalu
Presiden Joko Widodo bersama Elon Musk akan meluncurkan Starlink di salah satu Puskesmas di Denpasar, Bali.
Baca SelengkapnyaSistem Kelas BPJS Kesehatan Beralih Menjadi KRIS, Ini Kilas Balik Jaminan Kesehatan Nasional
6 jam lalu
BPJS Kesehatan barus saja mengumumkan bahwa mereka akan memberlakukan sistem kelas tunggal, bagaimana kilas balik jaminan kesehatan nasional?
Baca SelengkapnyaBPJS Kesehatan Menjadi KRIS, Bagaimana Ketentuan Bisa Naik Kelas Rawat Inap?
7 jam lalu
BPJS Kesehatan akan memberlakukan kelas tunggal dan sistem baru dalam bentuk KRIS, bagaimana sistem dan ketentuan naik kelas rawat inap?
Baca SelengkapnyaTerpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM
11 jam lalu
Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.
Baca SelengkapnyaLuhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun
19 jam lalu
Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.
Baca SelengkapnyaKhawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak
21 jam lalu
Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.
Baca SelengkapnyaDapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut
21 jam lalu
Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.
Baca Selengkapnya