Politikus Minta Masyarakat Beri Jokowi Kesempatan

Reporter

Editor

Budi Riza

Jumat, 31 Oktober 2014 07:10 WIB

Presiden Jokowi (kanan), Ibu Negara Iriana Joko Widodo (tengah), didampingi Menteri Sosial Khofifah, Indar Parawansa (kiri), di pengungsian erupsi Gunung Sinabung, Karo, Sumut, 29 Oktober 2014. ANTARA/Irsan Mulyadi

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Partai Hati Nurani Rakyat Dossy Iskandar meminta masyarakat memberikan kesempatan kepada kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla untuk bekerja. Menurut Dossy, masyarakat sebaiknya tidak langsung memberikan penilaian tidak puas padahal Jokowi dan para menterinya belum bekerja.

"Kan belum diberi kesempatan bekerja. Tidak puas dalam persepsi apa," katanya saat dihubungi, Kamis, 30 Oktober 2014. (Baca: Saran LSI Jika Jokowi Naikkan Harga BBM)

Terkait dengan ketidakpuasan terhadap struktur kabinet yang kebanyakan berasal dari kalangan partai politik, Dossy mengatakan pengangkatan menteri yang berasal dari partai masih wajar. Dossy justru mempertanyakan jika partai tidak diberi kursi dalam kabinet.

Soalnya, partailah yang mengusung Jokowi-JK sehingga terpilih menjadi pasangan presiden dan wakil presiden. "Partai juga bertujuan untuk mendapat kekuasaan di pemerintah. Ini konstitusional." (Baca: LSI: Ada Tiga Ujian Pertama untuk Kabinet Jokowi)

Hasil penelitian Lingkaran Survei Indonesia menunjukkan 16,83 persen masyarakat Indonesia tidak langsung puas dengan struktur kabinet Jokowi-JK. Sebanyak 4,46 persen lainnya menyatakan puas dan 74,75 persen sisanya menyatakan masih menunggu dan melihat kerja konkret kabinet Jokowi-Kalla.

Dossy menganggap hasil survei ini sebagai masukan untuk pemerintah. Masukan ini akan membuat kabinet Jokowi-JK lebih serius bekerja untuk mewujudkan janji-janji kampanye mereka. "Agar rakyat cepat merasakan program-programnya," ujarnya.

NUR ALFIYAH


Berita Terpopuler
Foto Porno Ini Bikin Penghina Jokowi Ditangkap
Dropout SMA, Ini Catatan Akademik Menteri Susi
Cerita Susi Ngotot Pakai Helikopter ke Seminar

Berita terkait

Datangkan Alat dari Luar Negeri, Ini 3 Fungsi Utama Indonesia Digital Test House yang Diresmikan Jokowi

2 jam lalu

Datangkan Alat dari Luar Negeri, Ini 3 Fungsi Utama Indonesia Digital Test House yang Diresmikan Jokowi

Peringkat laboratorium Indonesia Digital Test House disebutkan hampir sama dengan Rumah Sakit Tipe A di bidang layanan kesehatan.

Baca Selengkapnya

Didorong Jadi Sekjen PBB, Pernahkah Presiden Jokowi Hadir dalam Sidang Umum PBB?

2 jam lalu

Didorong Jadi Sekjen PBB, Pernahkah Presiden Jokowi Hadir dalam Sidang Umum PBB?

Hingga tahun terakhir menjabat, Presiden Jokowi tidak pernah hadir secara langsung dalam Sidang Umum PBB.

Baca Selengkapnya

Bamsoet Ingin Ada Forum yang Satukan Prabowo, Jokowi, Mega, dan SBY

2 jam lalu

Bamsoet Ingin Ada Forum yang Satukan Prabowo, Jokowi, Mega, dan SBY

Bamsoet menilai pertemuan presiden dan mantan presiden penting dilakukan untuk menunjukkan keharmonisan antara pemimpin-pemimpin Indonesia.

Baca Selengkapnya

Hadiri World Water Forum Ke-10, Elon Musk Disambut Luhut Pandjaitan

5 jam lalu

Hadiri World Water Forum Ke-10, Elon Musk Disambut Luhut Pandjaitan

Presiden Joko Widodo bersama Elon Musk akan meluncurkan Starlink di salah satu Puskesmas di Denpasar, Bali.

Baca Selengkapnya

Sistem Kelas BPJS Kesehatan Beralih Menjadi KRIS, Ini Kilas Balik Jaminan Kesehatan Nasional

6 jam lalu

Sistem Kelas BPJS Kesehatan Beralih Menjadi KRIS, Ini Kilas Balik Jaminan Kesehatan Nasional

BPJS Kesehatan barus saja mengumumkan bahwa mereka akan memberlakukan sistem kelas tunggal, bagaimana kilas balik jaminan kesehatan nasional?

Baca Selengkapnya

BPJS Kesehatan Menjadi KRIS, Bagaimana Ketentuan Bisa Naik Kelas Rawat Inap?

7 jam lalu

BPJS Kesehatan Menjadi KRIS, Bagaimana Ketentuan Bisa Naik Kelas Rawat Inap?

BPJS Kesehatan akan memberlakukan kelas tunggal dan sistem baru dalam bentuk KRIS, bagaimana sistem dan ketentuan naik kelas rawat inap?

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

11 jam lalu

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.

Baca Selengkapnya

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

19 jam lalu

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.

Baca Selengkapnya

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

21 jam lalu

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

21 jam lalu

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.

Baca Selengkapnya