Presiden Jokowi didampingi Ibu Iriana Widodo, bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla didampingi Ibu Mufidah Kalla, saat pemotretan bersama Kabinet Kerja di halaman Istana Negara, Jakarta, 27 Oktober 2014. TEMPO/Subekti.
TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI), Rully Akbar, mengatakan berdasarkan survei yang dilakukannya, mayoritas publik menyatakan penyusunan kabinet Presiden Joko Widodo terlalu berkompromi dengan partai pendukung. (Baca: LSI: Ada Tiga Ujian Pertama untuk Kabinet Jokowi.)
Pernyataan itu diungkapkan oleh 52,86 persen responden. Hal itu mengakibatkan banyaknya menteri yang berasal dari partai politik dan tidak sesuai dengan bidang keahliannya. Hanya terdapat 29,56 persen yang menyatakan Presiden Jokowi sudah tepat memilih menteri dari partai politik yang sesuai dengan bidang keahliannya.
Karena itu, kata Rully, sebagian besar responden berharap Jokowi tegas terhadap kinerja para menterinya. "Publik berharap Jokowi segera melakukan reshuffle kabinet jika dalam enam bulan para menteri tidak memberi prestasi," kata Rully, Kamis, 30 Oktober 2014, di kantor LSI, Rawamangun, Jakarta. (Baca: Program 100 Hari Menteri Susi, Apa Saja?)
Sebanyak 58,68 persen responden yang berharap terjadi pergantian menteri. Hanya 23,35 persen yang menyatakan Jokowi tidak perlu melakukan reshuffle. Masyarakat menilai Jokowi banyak mengangkat menteri yang tidak dikenal ahli di bidangnya. "Selain itu, ada menteri yang sudah mendapatkan peringatan KPK namun masih tetap diakomodasi Jokowi karena dekat dengan lingkaran Megawati," kata Rully.
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
18 jam lalu
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.
