Ketua DPR, Setya Novanto (tengah) bersama Wakil Agus Hermanto (kiri) dan Fadli Zon berfoto sebelum rapat pimpinan DPR di ruang rapat pansus, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 14 Oktober 2014. DPR resmi menetapkan 11 komisi dan akan diajukan pada sidang paripurna, Kamis (16/10). TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Agus Hermanto sudah mengingatkan Presiden Joko Widodo ihwal dampak penggabungan atau pemisahan kementerian. Selain soal anggaran, kementerian Jokowi harus memikirkan efek samping di bidang sosial atas bongkar-pasang kabinet kementeriannya.
"Bergabungnya ribuan karyawan dari dua kementerian di satu lembaga, misalnya, harus segera dicarikan solusinya," kata Agus di Kompleks Parlemen Senayan, Senin, 27 Oktober 2014. "Tak mudah untuk mengakselerasi dampak-dampak itu. Effort lebih pemerintah sangat dibutuhkan"
Jika penanganan masalah perombakan kementerian biasa-biasa saja, Agus mengingatkan, kemungkinan pemerintah tak bisa langsung bekerja. Kalau sisi administrasi dan politiknya belum selesai, kata dia, kerja pemerintah nantinya akan terganggu. (Baca: JK: apat Kabinet Pertama Hanya Perkenalan)
Presiden keempat Abdurrahman Wahid pernah membubarkan Departemen Sosial dan Penerangan. Sebelumnya, bekas Wakil Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Eko Prasojo mengatakan untuk mengatasi ekses sosial tersebut memang tak mudah, seperti masalah rotasi, dipindahkan ke lembaga lainnya, atau dipensiunkan dini. "Baru bisa diselesaikan sekitar dua tahun kemudian," kata Eko.
Agus juga mengatakan kabinet Presiden Joko Widodo bakal tak bisa langsung bekerja. Penyebabnya, kata dia, beberapa menteri tak mendapat operasional anggaran karena perubahan nomenklatur kementerian. "Pemerintah harus melakukan effort yang berat," kata Agus. (Baca: Menteri Jokowi Ramai-ramai Mundur dari Partai)
Perubahan sebuah kementerian dan lembaga akan mengubah mata anggaran dan program yang sebelumnya telah ditetapkan dalam sebuah Undang-Undang Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara 2014-2015. "Kementerian baru belum didukung anggaran," katanya. Alokasi anggaran yang dibuat, kata dia, harus diplotkan sama persis.
Agus mencontohkan untuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Institusi yang dipimpin oleh Siti Nurbaya Bakar ini bakal kesulitan memakai APBN. "Tidak bisa dana di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan digabung kemudian dipakai langsung," ujarnya.
Hari ini Jokowi melantik menteri-menterinya di Istana Negara. Ada beberapa kementerian baru dari 34 daftar. Di antaranya, Kementerian Agraria, Kementerian Pemberdayaan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Perumahan Rakyat dan Infrastruktur, dan Kementerian Koordinator Maritim.
