Busyro Puji Usaha Jokowi Bangun Kabinet Bersih

Reporter

Editor

Bobby Chandra

Jumat, 24 Oktober 2014 21:46 WIB

Pimpinan KPK dan juga sebagai calon Pimpinan KPK Busyro Muqoddas, di diskusi `Mengenal Sosok Capim KPK dan Gagasan Pemberantasan Korupsi Capim KPK` di Cikini, Menteng, Jakarta, 7 Oktober 2014. Tempo/Dian Triyuli Handoko

TEMPO.CO, Jakarta - Usaha Presiden Joko Widodo mengajukan nama-nama calon pengisi kabinetnya ke Komisi Pemberantasan Korupsi dipuji oleh Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas. Jokowi dianggap serius merealisasikan kabinet yang diisi orang-orang dengan latar belakang bersih. "Saya pikir seperti itu," kata Busyro saat dihubungi, Jumat, 24 Oktober 2014. (Baca: Jokowi-JK Sudah Teken Daftar Kabinet)

Presiden, menteri, dan alat kelengkapan negara lainnya saat ini berada dalam titik puncak harapan besar rakyat. Menurut Busyro, rakyat sudah terlalu lama menahan kesabaran menjadi korban akibat budaya, sistem, dan proses politik selama ini. "Menggasak hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya rakyat. Juga pengingkaran terhadap prinsip kedaulatan rakyat." (Baca: Teka-teki Nama 4 Menteri yang Ditunggu JK dari KPK)

Prinsip kedaulatan rakyat ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Pasal 1 ayat 2. Sebagai konsekuensi kondisi itu Jokowi perlu mengambil langkah ekstra hati-hati dalam memilah dan memilih kabinetnya. Selain kompetensi dan intelektualitas, rekam jejak para calon penting untuk ditelisik. "Apakah bersih, independen, dan egalitarianitasnya teruji," katanya. (Baca pula: 3 Calon Ini Lantang Menolak Jadi Menteri Jokowi)

Presiden Jokowi telah menyerahkan 43 nama calon menteri ke KPK dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Dari nama-nama tersebut, ditemukan delapan nama bermasalah. Nama-nama tersebut mendapat tinta merah dan kuning dari KPK. Jokowi kemudian menyerahkan delapan nama baru yang hingga kini masih diverifikasi. Juru bicara KPK, Johan Budi Sapto Prabowo, tidak dapat dihubungi ihwal pemeriksaan ini. (Baca: Presiden Jokowi dan Istananya yang Tak Ramah)

URSULA FLORENE SONIA

Berita Terpopuler

Akhirnya, Nama 34 Menteri Kabinet Jokowi Rampung
Calon Menteri Dilabel Merah, Jokowi Tepok Jidat
Menggilai Aktris, Anak Jokowi Malah Ditaksir Gay
Dikabarkan Coret Rini, JK: Siapa yang Tak Setuju?
Naik Taksi, Putri Jokowi Akhirnya Ikuti Tes CPNS

Berita terkait

Praperadilan Bekas Kepala Rutan KPK Ditolak, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

1 menit lalu

Praperadilan Bekas Kepala Rutan KPK Ditolak, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jakarta Selatan menolak gugatan praperadilan eks Kepala Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (Rutan KPK), Achmad Fauzi

Baca Selengkapnya

KPK Buka Peluang Hadirkan Febri Diansyah dan Rasamala Aritonang di Sidang Syahrul Yasin Limpo, Bahas Kebocoran BAP

2 jam lalu

KPK Buka Peluang Hadirkan Febri Diansyah dan Rasamala Aritonang di Sidang Syahrul Yasin Limpo, Bahas Kebocoran BAP

Eks Sespri Kasdi Subagyono minta perlindungan LPSK karena BAP miliknya di KPK bocor ke tangan Syahrul Yasin Limpo.

Baca Selengkapnya

Sidang Korupsi Syahrul Yasin Limpo, Jaksa KPK Hadirkan 4 Saksi dari Kementan

3 jam lalu

Sidang Korupsi Syahrul Yasin Limpo, Jaksa KPK Hadirkan 4 Saksi dari Kementan

Jaksa KPK menghadirkan empat saksi dalam sidang bekas Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu, 8 Mei 2024

Baca Selengkapnya

Kepala Bea Cukai Purwakarta Dilaporkan ke KPK, Bermula dari Bisnis Ekspor Impor

3 jam lalu

Kepala Bea Cukai Purwakarta Dilaporkan ke KPK, Bermula dari Bisnis Ekspor Impor

Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Hutahaean dilaporkan ke KPK oleh pengacara bernama Andreas atas tuduhan tak lapor LHKPN secara benar.

Baca Selengkapnya

KPK Masih Kumpulkan Alat Bukti Baru untuk Kembali Tetapkan Eks Wamenkumham Eddy Hiariej sebagai Tersangka

4 jam lalu

KPK Masih Kumpulkan Alat Bukti Baru untuk Kembali Tetapkan Eks Wamenkumham Eddy Hiariej sebagai Tersangka

Johanis Tanak mengatakan dalam penyidikan baru tersebut KPK akan mencari bukti untuk penetapan tersangka.

Baca Selengkapnya

Kepala Bea Cukai Purwakarta Dilaporkan ke KPK Miliki Aset Hingga Rp60 Miliar, Segini Harta Kekayaannya di LHKPN

5 jam lalu

Kepala Bea Cukai Purwakarta Dilaporkan ke KPK Miliki Aset Hingga Rp60 Miliar, Segini Harta Kekayaannya di LHKPN

Dilansir dari laman e-LHKPN milik KPK, Kepala Bea Cukai Puwakarta itu terakhir melaporkan harta kekayaannya pada 31 Desember 2022.

Baca Selengkapnya

Tahan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Setelah 2 Kali Mangkir, Penyidik KPK Sempat Cek ke Rumah Sakit

14 jam lalu

Tahan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Setelah 2 Kali Mangkir, Penyidik KPK Sempat Cek ke Rumah Sakit

KPK akhirnya menahan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor setelah dua kali mangkir dari pemeriksaan. Tidak dilakukan jemput paksa.

Baca Selengkapnya

KPK Akui Awal OTT Kasus Korupsi di BPPD Sidoarjo Tak Berjalan Mulus

16 jam lalu

KPK Akui Awal OTT Kasus Korupsi di BPPD Sidoarjo Tak Berjalan Mulus

KPK mengakui OTT kasus pemotongan dan penerimaan uang kepada pegawai negeri Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo, awalnya tak sempurna.

Baca Selengkapnya

Respons KPK soal Ayah Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Disebut Makelar Kasus

19 jam lalu

Respons KPK soal Ayah Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Disebut Makelar Kasus

KPK buka suara soal kabar ayah Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali, Kiai Agoes Ali Masyhuri, sebagai makelar kasus Hakim Agung Gazalba Saleh.

Baca Selengkapnya

KPK Sebut Gus Muhdlor Tarik Dana Insentif Melalui Peraturan Bupati, Total Capai Rp 2,7 Miliar

19 jam lalu

KPK Sebut Gus Muhdlor Tarik Dana Insentif Melalui Peraturan Bupati, Total Capai Rp 2,7 Miliar

Motif korupsi Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor bermula dari adanya aturan yang dibuat sebagai dasar pencairan dana insentif pajak daerah bagi pegawai BPPD.

Baca Selengkapnya