Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (kanan) didampingi Ibu Ani Yudhoyono (dua kanan) mengamati pelayanan Poli gigi ketika meninjau Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Pucang Sewu di Jalan Pucang Anom Timur, Surabaya, Jatim, Sabtu (4/1). Dalam kesempatan tersebut Presiden meninjau pelaksanaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). ANTARA/M Risyal Hidayat
TEMPO.CO, Jakarta - Calon pembantu Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla ditunda pengumumannya. Jokowi sebelumnya berencana mengumumkan susunan kabinet pada Rabu, 23 Oktober 2014.
Menurut bekas Ketua Ikatan Dokter Indonesia Kartono Muhammad, calon Menteri Kesehatan tak harus berlatar belakang sebagai dokter. "Saya pribadi mengatakan bahwa Menteri Kesehatan tak harus dokter," ujar dia dalam acara Sun Life Financial Asia Health Index, Rabu, 22 Oktober 2014 di Mercantile Athletic Club, Jakarta. (Jokowi Batal Umumkan Kabinet)
Kartono mencontohkan Malaysia, Amerika Serikat, dan Belanda yang sudah memilih Menteri Kesehatan dengan latar belakan bukan kedokteran. "(Latar belakang) dokter tentu bagus, tapi asal punya visi dan misi yang jelas," kata dia. Misi untuk membuat masyarakat Indonesia sehat, bukan untuk menyembuhkan dan mengobati.
Ia mengkritik banyaknya dokter yang justru duduk di jajaran Kementerian Kesehatan. Padahal di sisi lain, kebutuhan dokter di Indonesia belum tersebar merata. "Kenapa kepala personalia kementerian harus dokter, sekretaris jenderal harus dokter," kata dia. Seharusnya, posisi tenaga medis memang untuk hal-hal yang berhubungan langsung dengan medis.
Adanya sistem jaminan kesehatan nasional saat ini, ujarnya, justru memudahkan kementerian untuk membuat masyarakat Indonesia sehat. "Gunakan anggarannya hanya untuk pencegahan," kata Kartono. Toh, untuk penyembuhan dan pengobatan sudah ada mekanisme jaminan kesehatan.
Masyarakat yang sehat, ia melanjutkan, merupakan investasi masa depan. Berkaca pada Jepang dan Singapura yang minim sumber daya alam, negara itu justru bisa maju karena sumber daya manusianya. Itu yang harus digenjot Indonesia. "Menteri Kesehatan bukan menteri penyembuhan," ujar dia
