TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Sekretaris Kabinet Indonesia Bersatu Dipo Alam mengatakan wacana perubahan nomenklatur kementerian yang hendak dilakukan Presiden Joko Widodo harus mempertimbangkan waktu yang tepat. "Tidak semudah membalikkan telapak tangan," kata Dipo saat dihubungi Tempo, Rabu, 22 Oktober 2014
Merubah nomenklatur kementerian, ujar Dipo, melibatkan proses dan prosedur yang cukup rumit. Sebab, menurut Dipo, harus melibatkan banyak lembaga yang perlu diajak berdiskusi dan ikut menyesuaikan perubahan itu. "Khususnya Dewan Perwakilan Rakyat yang menjadi rekan kerja kementerian-kementerian Presiden Jokowi." (Baca: Pengumuman Kabinet, Begini Bentuk Panggung Jokowi)
Dipo ini mengatakan perubahan nomenklatur bisa menyedot biaya besar. Sebab, perubahan nama dan tugas pokok akan dilakukan hingga ke tingkat daerah. "Belum lagi menyangkut hal teknis, seperti perubahan kop surat dan sebagainya," ujarnya.
Kendati demikian, Dipo menyerahkan keputusan akhir perubahan nomenklatur kementerian pada Jokowi. "Silakan saja, namun jangan sampai menghambat jalannya program pemerintahan yang sudah dibuat," tutur Dipo. (Baca: Kata Fadli Zon Soal Nomenklatur Kementerian Jokowi)
Sebelumnya, Jokowi mengumumkan rencana susunan kabinetnya. Dalam kabinetnya ada nama kementerian baru seperti Kementerian Maritim serta Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kesejahteraan Rakyat.
Selain itu, ada juga penggabungan kementerian yang semula terpisah era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Misalnya, Kementerian Industri dan Perdagangan, serta Kementerian Kedaulatan Pangan yang merupakan gabungan dari Kementerian Pertanian dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
