TEMPO.CO, Jakarta - Fraksi-fraksi partai politik di Dewan Perwakilan Rakyat sudah menetapkan komisi dan alat kelengkapan parlemen yang ingin mereka kuasai. Salah satunya adalah Fraksi Partai Golongan Karya, yang mengincar sejumlah komisi di DPR. (Baca: Ketua DPR: Jumlah Komisi Tetap 11)

Menurut Sekretaris Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo, partainya mengincar Komisi II, III, dan XI. Komisi II membidangi masalah pemerintahan dalam negeri, aparatur, dan otonomi daerah. Komisi III membidangi masalah hukum, perundang-undangan, dan keamanan. Sedangkan Komisi IX membidangi soal-soal kependudukan, kesehatan, tenaga kerja, dan transmigrasi. (Baca: Ini Proses Pemilihan Pimpinan Komisi DPR)

Bambang mengatakan Koalisi Merah Putih sudah mengantongi komisi-komisi yang akan mereka incar. Partai Gerakan Indonesia Raya, tutur dia, mengincar Komisi IV (pertanian dan pangan) dan VII (energi dan lingkungan). Sedangkan partai anggota KMP lainnya mengincar Komisi I (pertahanan dan intelijen). Namun keinginan ini belum tentu terkabul. "Kita masih tunggu hasil rapat konsultasi nanti," tutur Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa, 21 Oktober 2014.

Pembagian komisi untuk partai-partai lain, kata Bambang, akan disesuaikan dengan kemampuan figur-figur yang diajukan. Keputusan pembagian jatah ketua pun belum dapat ditentukan. Sebab, menurut Bambang, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mulai menunjukkan tendensi untuk merapat ke koalisi pro-Prabowo itu. (Baca: Koalisi Pro-Prabowo Tampik Sapu Bersih Pimpinan Komisi)

Bambang mengatakan jatah yang akan diberikan ke PDIP adalah kursi yang sehelumnya diperuntukkan bagi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), yakni satu ketua komisi dan beberapa wakil. "Tapi nanti akan kami bicarakan lagi dengan ketua-ketua fraksi," ujar Bambang.

URSULA FLORENE SONIA

Berita Terpopuler
KPK: Banyak Calon Menteri Jokowi Bermasalah
PDIP: tanpa Restu Mega, Jangan Mimpi Jadi Menteri
Pilih Menteri, Gerindra Kritik Jokowi Libatkan KPK
Semalam, Jokowi Panggil 43 Calon Menteri