TEMPO.CO, Yogyakarta - Ratusan warga Yogyakarta merayakan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla dengan arak-arakan seni budaya di Jalan Malioboro, Senin, 20 Oktober 2014. Mereka berkumpul di halaman gedung DPRD DIY dan berpawai menuju tujuan akhir, Titik Nol Kilometer.
Sebagian besar massa mengenakan pakaian adat Jawa. Sebanyak 70 orang yang mengenakan pakaian prajurit Keraton Yogyakarta. "Ini bergada Jagalekso (prajurit Jagalekso)," kata Dwi Maryono, warga Jagalan Ledoksari, satu di antara warga yang mengenakan baju prajurit itu. (Baca: Pelantikan Jokowi Gairahkan Bursa Saham)
Warga seragam prajurit ini merah. Mereka bersenjatakan tombak. Nama Jagalekso, kata dia, merupakan singkatan dari Jagalan Ledoksari, kampung asal para warga. Kampung ini berada di wilayah Kecamatan Pakualaman, Yogyakarta. Selain menampilkan barisan pasukan ala prajurit keraton, ada juga sekelompok warga yang menampilkan barongsai.
"Ini memang dari berbagai kalangan masyarakat," kata koordinator massa, Gunawan Hartono. Menurut dia, tujuan utama kegiatan ini adalah turut merayakan pelantikan presiden dan wakil presiden. Sebagai salah satu bentuk syukur atas atas pelantikan, massa juga mengarak sebuah tumpeng. Di Jawa, tumpeng lazim disajikan saat ada upacara perayaan atau selamatan. (Baca: Jokowi Presiden, Masyarakat Bisa Ngopi di Istana)
Proses arak-arakan, kata dia, akan berakhir di Titik Nol Kilometer. Namun, massa sejenak akan mampir ke Gedung Agung, istana kepresidenan RI di ujung selatan Jalan Malioboro. Persinggahan itu, ia melanjutkan, adalah simbol warga mengantarkan Jokowi sebagai presiden. "Jokowi harus segera bekerja dan rakyat berhak untuk menagih janjinya," katanya. (Baca: Menyambut Jokowi, Paspampres Tak Lagi Galak)
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
13 jam lalu
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.
