Jemaat Ahmadiyah melaksanakan upacara bendera di lapangan asrama transito, Majeluk, Lombok, NTB, (17/8). Ratusan jemaat Ahmadiyah telah menghuni asrama transito selama 7 tahun dan tidak memiliki KTP. TEMPO/Dwianto Wibowo
TEMPO.CO, Yogyakarta - Warga Ahmadiyah di Yogyakarta berharap pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla selama lima tahun ke depan memberi angin sejuk bagi tata kelola kehidupan keberagaman Tanah Air.
"Terutama kabinet yang dipilih Pak Jokowi, kami sangat berharap adanya sosok pluralis yang bisa menjamin kehidupan keberagaman dalam masyarakat majemuk," kata Sekretaris Gerakan Ahmadiyah Indonesia Lahore Yogyakarta, Mulyono, kepada Tempo, Senin, 20 Oktober 2014.
Mulyono mengungkapkan, masyarakat Indonesia sejatinya merupakan masyarakat plural yang memiliki sikap toleransi tinggi. Menurut dia, roh pluralisme itu perlu dikembalikan, sehingga tidak muncul lagi kekerasan atas nama agama. (Baca:Bupati Kholiq, Perekat Syiah, Ahmadiyah, Minoritas)
Mulyono menuturkan, sejumlah kekerasan yang masih berlangsung sampai saat ini seharusnya menjadi peringatan bagi pemerintah agar segera diselesaikan. "Jangan sampai pemerintah absen ketika terjadi kekerasan atas nama agama."
Kasus kekerasan atas nama agama yang terjadi selama pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, termasuk yang menimpa warga Ahmadiyah, masih teringat jelas dan menimbulkan kekhawatiran. (Baca: Protes Foto di FB, Tiga Umat Ahmadiyah Tewas di Punjab)
Tak hanya kasus penganiyaan terhadap warga Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang, Banten pada 2011. Pada tahun yang sama, kekerasan yang menyasar warga Ahmadiyah itu sempat merembet ke beberapa daerah, termasuk Kota Yogyakarta yang berwujud penyegelan kantor pertemuan Ahmadiyah. (Baca:Masjid Ahmadiyah Ciamis Disegel Satpol PP )
"Jokowi-Kalla kami harap bisa menjaga dan kalau perlu meninjau lagi SKB (surat keputusan bersama) tiga menteri untuk perlindungan warga Ahmadiyah ke depan," kata Mulyono. (Baca: Masjid Ahmadiyah Bekasi Digembok)
