Ribuan anggota TNI bersama Polisi mengikuti apel pengaman pelantikan presiden-wapres terpilih, Jokowi dan Jusuf Kalla di parkir timur Senayan, Jakarta, 16 Oktober 2014. Ribuan pasukan gabungan itu akan disebar di seluruh titik yang akan dilewati Jokowi-JK selama proses pelantikan. TEMPO/Dian Triyuli Handoko
TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Pengamanan Objek Ring Prioritas Pelantikan Presiden-Wakil Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla Ajun Komisaris Besar Harry Sulistiadi menyebut ada 9.400 polisi yang mengamankan gedung parlemen, Senayan. "Seluruh personel menjaga empat ring pengamanan," kata Harry kepada Tempo, Senin, 20 Oktober 2014. (Baca: Ini Perbedaan Pelantikan 2004 dan 2014 Versi JK)
Keempat ring tersebut adalah Ring 1 di gedung DPR/MPR, Ring 2 di kawasan gedung, Ring 3 di pintu masuk, dan Ring 4 pengamanan arus lalu lintas menuju gedung parlemen. Harry mengatakan keempat ring itu dijaga oleh Polisi Lalu Lintas, Sabhara, Brigade Mobil, Penjinak Bahan Peledak (Jihandak), Satuan Gegana, Satuan Pengamanan Objek Vital, Korps Polisi Militer, dan Polisi Satwa. "Di seluruh Jakarta ada 24.815 personel."
Selain mengamankan empat sektor tersebut, ujar Harry, Kepolisian hanya membuka tiga pintu masuk, yakni dua pintu di bagian belakang gedung DPR atau sisi barat (satu pintu masuk untuk motor dan satu pintu masuk untuk mobil) dan satu pintu masuk utama sisi timur untuk pintu masuk iring-iringan presiden. Pada pukul 10.00 WIB, saat acara pelantikan berlangsung, seluruh akses masuk akan ditutup total.
Berdasarkan pantauan Tempo, di sisi belakang kawasan gedung parlemen terdapat dua helikopter Super Puma milik TNI Angkatan Udara, enam panser TNI Angkatan Darat, dan tiga panser polisi. Ada juga dua unit mobil pemadam kebakaran. (Baca: Jokowi-Istri dan Keluarga Tiba di Gedung MPR)
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
7 jam lalu
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.
