TEMPO.CO, Jakarta - Ada yang berbeda dari suasana peliputan di kompleks Istana Kepresidenan pada hari pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, Joko Widodo-Jusuf Kalla, Senin, 20 Oktober 2014. Biro Pers Kepresidenan membatasi jumlah wartawan yang bisa meliput kegiatan di Istana.
Biro Pers memutuskan tidak memberlakukan tanda pengenal wartawan yang biasa digunakan sehari-hari. Sebagai pengganti, mereka memberikan tanda pengenal harian bagi wartawan dari berbagai media yang ingin meliput kegiatan di Istana. (Baca: Apa Kata Media Asing Soal Pelantikan Jokowi?)
Bukan cuma-cuma, tanda pengenal harian ini harus diambil di lokasi masuk Istana oleh wartawan dengan membawa surat penugasan dari media masing-masing. Pengambilan tanda pengenal bisa dilakukan mulai pukul 07.00 WIB.
Jumlah tanda pengenal harian yang didistribusikan pun dibatasi. Televisi hanya diberi jatah masing-masing satu tanda pengenal untuk juru kamera dan reporter. Media cetak diberi jatah masing-masing satu untuk juru foto dan reporter. Sedangkan radio dan media online masing-masing satu untuk reporter. (Baca: Jokowi Dilantik, Tol Dalam Kota Padat)
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
19 jam lalu
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.
