Gubernur DKI Jakarta yang juga presiden terpilih, Jokowi menjawab pertanyaan wartawan di rumah dinas gubernur di Jakarta, Rabu, 1 Oktober 2014. Jokowi mengakui pertemuannya presiden SBY. ANTARA/Widodo S. Jusuf
TEMPO.CO, Jakarta - Ada yang berbeda dari suasana peliputan di kompleks Istana Kepresidenan pada hari pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, Joko Widodo-Jusuf Kalla. Hari ini, Senin, 20 Oktober 2014, Biro Pers Kepresidenan membatasi jumlah wartawan yang bisa meliput kegiatan pelantikan Jokowi di Istana. (Baca: Apa Kata Media Asing Soal Pelantikan Jokowi?)
Biro Pers memutuskan tak memberlakukan tanda pengenal wartawan. Sebagai gantinya, mereka memberikan tanda pengenal harian bagi wartawan dari berbagai media yang ingin meliput kegiatan di Istana.
Tanda pengenal harian ini harus diambil di lokasi masuk Istana oleh wartawan dengan membawa surat penugasan dari media masing-masing. Pengambilan tanda pengenal bisa dilakukan mulai pukul 07.00 WIB. (Baca juga: Jokowi Akan Pidato Kerakyatan di Monas)
Jumlah tanda pengenal harian ini pun dibatasi. Televisi hanya diberi jatah masing-masing satu tanda pengenal untuk juru kamera dan reporter. Media cetak diberi jatah masing-masing satu untuk juru foto dan reporter. Adapun radio dan media online masing-masing satu untuk reporter.
Hari ini, Jokowi akan dilantik sebagai Presiden RI masa jabatan 2014-2019 oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Setelah dilantik di gedung parlemen, Jokowi akan menghadiri acara pisah-sambut dengan Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara. Dari Istana, Jokowi akan menuju Monas untuk menghadiri pesta rakyat. (Baca: SBY Sapa Warga Pacitan Melalui Rekaman Video)
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
3 jam lalu
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.
