Calon Presiden PDI Perjuangan dan juga Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo memakai sepatunya sebelum memulai kampanyenya di Bandar Lampung, Lampung (22/3). Jokowi dijadwalkan akan menjadi juru kampanye Pemilihan Legislatif PDI Perjuangan disejumlah kawasan diantaranya Lampung Tengah dan Tulang Bawang, Provinsi Lampung. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
TEMPO.CO, Jakarta - Pasangan presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla akan menggunakan sepatu produksi Tanah Air untuk upacara pelantikan yang berlangsung hari ini, 20 Oktober 2014. Sepatu pantofel ukuran 41 itu dibeli ajudan Jokowi, Pradista, sejak September lalu. “Ibu meminta saya membelikan sepatu untuk Bapak,“ kata Pradista kepada Tempo, awal Oktober lalu.
Bukan cuma pantofel. Karena modelnya bagus dan enak dipakai, Pradista termasuk membeli 4 buah sepatu, tiga di antaranya semibot. Semuanya di salah satu toko di kawasan Cibaduyut, Bandung. “Saya sendiri yang hunting ke sana, naik turun angkot,” kata Dista.
Sepatu semiboot Jokowi, dibeli tiga sekaligus karena sepatu lamanya, sudah tipis solnya. Ujungnya juga koyak karena terlalu sering dipakai blusukan.
Seperti halnya Jokowi, wakil presiden terpilih Jusuf Kalla juga akan memakai sepatu buatan Cibaduyut dalam pelantikan nanti. JK mengaku sudah lama mengenakan sepatu buatan dari sentra sepatu di kawasan Bandung itu. Bahkan, ia juga memiliki usaha sepatu di Cibaduyut. Nama tokonya JK Collection.
Sabtu lalu, JK mengunggah foto sepatunya yang berukuran 39 itu ke jejaring sosial Twitter. "Insya Allah, sepatu JK Collection dari Cibaduyut Bandung ini akan dikenakan saat pelantikan 20 Oktober nanti," tulis JK menerangkan posting-an gambar sepatunya.
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
6 jam lalu
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.
