Ribuan anggota TNI bersama Polisi mengikut apel pengaman pelantikan presiden-wapres terpilih, Jokowi dan Jusuf Kalla di parkir timur Senayan, Jakarta, 16 Oktober 2014. TEMPO/Dian Triyuli Handoko
TEMPO.CO, Surabaya - Sebanyak 1.200 personel Brigade Mobil Kepolisian Daerah Jawa Timur akan diturunkan untuk mengamankan Jawa Timur pada saat pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, Joko Widodo-Jusuf Kalla, pada 20 Oktober 2014. “Mereka akan melakukan patroli skala besar di Jawa Timur,” kata Kepala Satuan Brimob Polda Jawa Timur Komisaris Besar Polisi Rudi Kristantyo, Kamis, 16 Oktober 2014.
Menurut Rudi, operasi itu dalam rangka mendukung pengamanan presiden khususnya di wilayah Jawa Timur. Anggota Brimob diharapkan memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat, baik ketika di jalan maupun di rumah-rumah. (Baca juga: TNI-Polri Minta Syukuran Jokowi Sewajarnya)
Rudi mengatakan bila apabila terjadi tindak kriminal, Brimob bisa langsung menangkap pelaku. Apalagi bagi pelaku kejahatan yang menggunakan senjata api.
Pasukan Brimob Polda Jawa Timur akan dibagi ke beberapa zona di wilayah Jawa Timur. Satu kompi diperbantukan untuk menyokong dua sampai tiga kepolisian resor. Pembagiannya tergantung kerawanan daerah tersebut.
Zona itu di antaranya Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, dan Sidoarjo akan ada satu kompi yang disiagakan. Kemudian zona di wilayah Pantura, daerah Bojonegoro, Lamongan, dan Tuban disiagakan satu kompi. Selanjutnya di wilayah Pasuruan, Probolinggo, dan Banyuwangi akan ada beberapa kompi yang disiagakan. “Di wilayah Madura yang paling prioritas disiagakan dua kompi untuk membantu dua polres,” katanya.
Presiden dan wakil presiden terpilih, Jokowi-JK, akan dilantik di Gedung DPR/MPR pada 20 Oktober mendatang. Seusai pelantikan, akan diadakan pesta rakyat di Monumen Nasional. (Baca juga: Usai Pelantikan, Relawan Jokowi-JK Unjuk Rasa)
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
12 jam lalu
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.
