Petugas menguji coba perangkat komputer didalam bus AntiCorruption Learning Center (ACLC) disela peluncurannya di halaman gedung KPK, Jakarta, 14 Oktober 2014. Bus tersebut diperuntukkan untuk sosialisasi serta kampanye dalam pencegahan tindak pidana korupsi. TEMPO/ Eko Siswono Toyudho
TEMPO.CO, Jakarta - Hasil pemeringkatan indeks korupsi, yang dilansir dari laman Gallup pada 15 Oktober, sebuah lembaga riset politik internasional, menyebutkan Indonesia bertengger di puncak daftar negara terkorup di Asia Tenggara.
Menanggapi hasil penelitian ini. peneliti Indonesian Corruption Watch Emerson Yuntho mengaku merasa tidak heran dengan peringkat buruk. "Bukan sesuatu yang aneh," ujarnya saat dihubungi Tempo, Kamis, 16 Oktober 2014. (Baca: Hari Ini SBY Terima Dua Kandidat Pimpinan KPK)
Menurut Emerson, banyak indikator yang menempatkan Indonesia sebagai pemuncak kasus korupsi di berbagai kawasan, contohnya seperti di Asia Tenggara. Misalnya, banyak pejabat publik, baik pusat dan daerah, yang tersandung korupsi dan aksi birokrasi suap-menyuap.
Apalagi, ujar Emerson, proses pelayanan birokrasi yang berbelit secara tidak langsung membuat investor asing ragu menanamkan modalnya di Indonesia. "Sudah banyak bahkan yang pindah ke luar (Indonesia)," kata Emerson.
Bahkan, penyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sewaktu berpidato di Hari Anti Korupsi juga tidak relevan dengan kondisi saat ini. Sebelumnya, ujar Emerson, SBY menyebut para koruptor tidak selamanya berniat melakukan korupsi, melainkan karena ketidaktahuan pejabat dalam upaya pemberantasan korupsi di negeri ini.
Artinya, dari pernyataan SBY itu, ujar Emerson, SBY telah salah memilih para pejabat publiknya. Emerson mencontohkan banyak menteri di kabinet SBY yang terseret kasus korupsi. "Ini ironi. SBY telah salah menempatkannya."
Emerson menuturkan seharusnya pemerintahan mendatang bisa belajar dari pemerintahan sebelumnya, yakni membenahi masalah korupsi yang sudah membelenggu negeri ini. "Paling tidak semangat revolusi mental bisa terlaksana."
