Ratusan ribu pendukung dan relawan pasangan Jokowi-JK yang hadir pada kampanyenya saat 5 Juli 2014 di Stadion Gelora Bung Karno. Foto ini merupakan karya Nurdiansah dari Tempo, dimana akan dipamerkan dengan 31 Fotografer lainnya.
TEMPO.CO, Kupang - Ribuan relawan presiden dan wakil presiden terpilih, Joko Widodo-Jusuf Kalla, akan menggelar unjuk rasa besar-besaran di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). Demonstrasi akan dilakukan setelah pelantikan Jokowi-JK, Senin, 20 Oktober 2014. (Berita lain: Global Fund Apresiasi Program Kesehatan Jokowi)
Ketua relawan poros Jokowi dan Jenggala Center, Jhon Ricardo, menjelaskan unjuk rasa tersebut bukan untuk menjegal pelantikan Jokowi-JK. Namun, unjuk rasa digelar menuntut Jokowi-JK agar mengembalikan kedaulatan rakyat melalui pemilu kepala daerah (pilkada) secara langsung.
"Kami akan turun ke jalan setelah pelantikan Jokowi-JK menuntut kembali pilkada langsung," kata Jhon kepada Tempo, Kamis, 16 Oktober 2014. (Berita lain: Ribuan Orang Berbaju Putih Sambut Jokowi-JK)
Ia mengatakan unjuk rasa akan dipusatkan di kantor Gubernur NTT. Mereka akan menuntut Gubernur NTT bersama rakyat dan relawan Jokowi-JK meneken penolakan UU Pilkada tidak lanngsung. "Tuntutan itu akan kami serahkan kepada Gubernur NTT Frans Lebu Raya yang juga kader PDIP untuk diteruskan ke pusat."
Menurut Jhon, hak rakyat untuk bisa dipilih dan memilih dicabut oleh DPR sehingga hak itu harus segera dikembalikan kepada rakyat. "Kami mendesak Jokowi-JK untuk mengembalikan pilkada ke tangan rakyat."
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
14 jam lalu
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.
