Jokowi: Menteri Tak Boleh Rangkap Jabatan  

Reporter

Kamis, 16 Oktober 2014 07:28 WIB

Sejumlah pendukung pasangan Jokowi-JK berfoto dibanner saat mengikuti kampanye akbar di stadion Gelora Bung Karno pada 5 Juli 2014. Foto karya Octa Christi seorang fotografer lepas yang ikut berpartisipasi dalam "Pameran Fotografi dan Peluncuran Buku "Musik u/ Demokrasi".

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden terpilih Joko Widodo semalam bertemu dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar di rumah dinas Gubernur DKI Jakarta di Taman Suropati, Jakarta. Jokowi mengatakan dalam pertemuan itu dibahas soal pelantikan dan kabinet. (Baca: Ini Kata JK Soal Sri Mulyani Jadi Calon Menteri)

Jokowi mengakui bahwa PKB sudah mengajukan nama-nama menteri padanya. Namun, mantan Wali Kota Solo ini menolak menyebutkan nama dari kader PKB yang diajukan sebagai menteri. Berdasarkan sumber internal, nama yang diajukan menjadi menteri adalah Muhaimin Iskandar, Marwan Jafar, dan Rusdi Kirana. Dalam kesempatan itu, Jokowi juga menegaskan bahwa menteri dalam kabinetnya kelak tidak boleh memiliki jabatan struktural dalam partai. (Baca: Ini Tugas Menperindag di Kabinet Jokowi)

"Apa saya pernah terlihat goyah? Pokoknya seperti dari awal sudah saya sampaikan soal rangkap jabatan," kata Jokowi. Ia menegaskan ada mekanisme beragam agar pejabat struktural partai tidak menjadi menteri. "Bisa keluar, bisa non-aktif, nanti dilihat," katanya. (Baca: Jokowi Belum Laporkan Calon Menteri ke KPK)

Selain menemui Cak Imin, Jokowi juga menemui Ketua Majelis Syariah Partai Persatuan Pembangunan K.H. Maimun Zubair. Setelah itu, ia melakukan pertemuan dengan Ketua Umum NasDem Surya Paloh. Jokowi juga sempat melakukan pertemuan singkat dengan Hendropriyono.

ANANDA TERESIA

Berita Terpopuler

Ini Kata JK Soal Sri Mulyani Jadi Calon Menteri
Tak Sreg dengan Taufik, Ini Cawagub Pilihan Ahok
Soal Muktamar PPP Surabaya, Kubu SDA: Tidaaaak...
Perpu Pilkada Bisa Hambat Ahok Jadi Gubernur?
Perpisahan SBY, Aktivis Yogya Gelar Demo Besar

Berita terkait

Pasokan Pupuk Subsidi Ditambah, Mentan Dorong Petani Memanfaatkan

1 jam lalu

Pasokan Pupuk Subsidi Ditambah, Mentan Dorong Petani Memanfaatkan

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta petani manfaatkan alokasi pupuk subsidi.

Baca Selengkapnya

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

4 jam lalu

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

Presidential Club berisi para eks presiden Indonesia yang akan saling berdiskusi dan bertukar pikiran untuk menjaga silaturahmi dan menjadi teladan.

Baca Selengkapnya

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

8 jam lalu

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

Microsoft siap investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, bagaimana dengan rencana investasinya di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

11 jam lalu

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Guinea di laga playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei mendatang.

Baca Selengkapnya

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

21 jam lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

21 jam lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

23 jam lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

1 hari lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

1 hari lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

1 hari lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya