Koalisi Pro-Prabowo Tampik Sapu Bersih Pimpinan Komisi  

Reporter

Editor

Budi Riza

Rabu, 15 Oktober 2014 12:43 WIB

Prabowo Subianto bersama Hatta Rajasa, Akbar Tanjung, Suryadharma Ali dan politisi senior PPP Djan Faridz, menggelar acara syukuran Koalisi Merah Putih, di Masjid Al-Bakrie, Jakarta, 10 Oktober 2014. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara koalisi pro-Prabowo, Tantowi Yahya, menampik tudingan bahwa koalisinya akan menyapu bersih pengisian posisi pimpinan di komisi dan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat.

Menurut Tantowi, yang perlu ditekankan adalah mekanisme pemilihannya, yakni Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, yang mengharuskan sistem paket. (Baca: Lobi Pembahasan Pimpinan Komisi DPR Berjalan Alot)

"Kalau nanti paket koalisi pro-Prabowo yang menang, ya, dengan sendirinya koalisi yang dapat semua. Bahwa nanti terjadi sapu bersih, itu adalah akibat, bukan penyebab," kata Tantowi ketika ditemui di Kompleks Parlemen, Rabu, 15 Oktober 2014.

Menurut Tantowi, istilah "sapu bersih" tidak kondusif dan sifatnya mengadu domba, serta membuat semua kalangan merasa kurang nyaman. Menurut Tantowi, istilah ini sebaiknya dihindari penggunaannya sampai pelantikan presiden 20 Oktober 2014.

Sebelumnya, pada Selasa, 14 Oktober 2014, koalisi pro-Prabowo berkukuh mendorong sistem pemilihan alat kelengkapan DPR menggunakan sistem paket dalam rapat pimpinan DPR. (Baca: DPR: Pemilihan Pimpinan Komisi Lewat Sistem Paket)

Dalam struktur alat kelengkapan DPR, terdapat 16 posisi yang diperebutkan oleh kubu Prabowo dan kubu Jokowi. Koalisi pro-Prabowo yang terdiri atas Gerindra, PAN, PKS, Golkar, Demokrat, dan PPP berpeluang menyapu bersih posisi sebelas pimpinan komisi dan lima ketua badan.

Menurut Tantowi, mekanisme pemungutan suara dengan sistem paket yang diajukan akan menjadi opsi kedua jika upaya musyawarah mufakat tidak tercapai di DPR. (Baca: Ini Proses Pemilihan Pimpinan Komisi DPR)

Meski demikian, Tantowi mengakui koalisi pro-Prabowo sudah menyiapkan paket pimpinan komisi dan alat kelengkapan. "Sudah siap, berdasarkan kesepakatan-kesepakatan internal koalisi pro-Prabowo," ujar Tantowi. Namun Tantowi enggan menyebutkan pembagian posisinya.

RIDHO JUN PRASETYO

Berita Terpopuler
Pendiri Facebook Temui Jokowi, VOA Islam Berang
Komentari FPI, Akun Megawati Ditanya Balik
3 Orang Ini Calon Kuat Jaksa Agung Kabinet Jokowi
KPK: Jokowi Clear!

DPRDPRTantowi Yahya

Berita terkait

RUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD

6 menit lalu

RUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD

Pengesahan RUU MK di tahap I menimbulkan polemik. Sebab, selain dianggap dibahas diam-diam, bisa melemahkan independensi MK. Apa kata Ketua MKMK?

Baca Selengkapnya

DPR Bahas Perpanjangan Batas Usia Pensiun Anggota Polri, Berikut Kajiannya

1 jam lalu

DPR Bahas Perpanjangan Batas Usia Pensiun Anggota Polri, Berikut Kajiannya

Naskah akademik itu menilai batas usia pensiun 58 tahun berbanding terbalik dengan meningkatnya keahlian anggota Polri seiring penambahan usia.

Baca Selengkapnya

Kenaikan UKT Dinilai Tak Wajar, Komisi X DPR Dorong Pemerintah Revisi Permendikbud SBOPT

1 jam lalu

Kenaikan UKT Dinilai Tak Wajar, Komisi X DPR Dorong Pemerintah Revisi Permendikbud SBOPT

DPR akan meminta pemerintah merevisi Permendikbud yang jadi dasar penghitungan UKT.

Baca Selengkapnya

Respons DPR soal Proses Pansel KPK: Tak Ikut Campur, Biarkan Ranah Eksekutif

2 jam lalu

Respons DPR soal Proses Pansel KPK: Tak Ikut Campur, Biarkan Ranah Eksekutif

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan DPR tidak mau ikut campur soal pemilihan anggota Pansel KPK karena itu ranah eksekutif.

Baca Selengkapnya

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

2 jam lalu

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

Pakar hukum tata negara Feri Amsari merespons gaya hidup pejabat KPU yang sempat disindir DPR, yakni menyewa private jet hingga bermain wanita.

Baca Selengkapnya

Usia Pensiun Diperpanjang di Draf Revisi UU Polri, IPW: Lewat 60 Tahun, Fisik dan Mental Sudah Menurun

3 jam lalu

Usia Pensiun Diperpanjang di Draf Revisi UU Polri, IPW: Lewat 60 Tahun, Fisik dan Mental Sudah Menurun

Indonesia Police Watch menanggapi soal revisi UU Polri yang tengah bergulir di DPR.

Baca Selengkapnya

Tiga Materi yang Direvisi di UU Kementerian Negara

3 jam lalu

Tiga Materi yang Direvisi di UU Kementerian Negara

Baleg DPR telah menyepakati revisi UU Kementerian Negara menjadi usul inisiatif DPR.

Baca Selengkapnya

DPR Bakal Revisi UU Polri, Masa Jabatan Polisi Bisa Diperpanjang hingga 65 Tahun

4 jam lalu

DPR Bakal Revisi UU Polri, Masa Jabatan Polisi Bisa Diperpanjang hingga 65 Tahun

DPR berencana merevisi UU Polri. Apa saja poin perubahannya?

Baca Selengkapnya

Komisi X DPR Bakal Evaluasi Study Tour usai Kecelakaan Bus SMK Lingga Kencana Depok

5 jam lalu

Komisi X DPR Bakal Evaluasi Study Tour usai Kecelakaan Bus SMK Lingga Kencana Depok

Komisi X DPR akan meninjau kembali sejauh mana output study tour terhadap pengembangan pendidikan siswa usai kecelakaan bus SMK LIngga Kencana

Baca Selengkapnya

Draf Revisi UU Penyiaran Tuai Kritik, Komisi I DPR Buka Ruang Masukan dari Publik

8 jam lalu

Draf Revisi UU Penyiaran Tuai Kritik, Komisi I DPR Buka Ruang Masukan dari Publik

Komisi I DPR RI membuka ruang seluas-luasnya bagi masukan dari publik dalam pembahasan revisi UU Penyiaran

Baca Selengkapnya

Rekomendasi