TPDIP Gugat KPK dan Kejaksaan Kasus Setya Novanto

Reporter

Selasa, 14 Oktober 2014 15:50 WIB

Setya Novanto. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia, Petrus Selestinus, mengatakan TPIDP akan mendaftarkan gugatan perbuatan melawan hukum kasus yang menyeret nama Ketua DPR periode 2014-2019, Setya Novanto, ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin, 20 Oktober 2014. "Kami akan menggugat bersama dengan Forum Advokat Pengawal Konstitusi," kata Petrus saat dihubungi Tempo, Selasa, 14 Oktober 2014.

Gugatan tersebut ditujukan untuk beberapa lembaga dan perseorangan, yaitu Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi, Setya Novanto, Bambang Subianto, Tanri Abeng, dan Dewan Pengurus Pusat Partai Golongan Karya. "Berkas mereka akan kami satukan," kata Petrus. (Baca: Mahasiswa Desak KPK Usut Kasus Setya Novanto)

TPDI mengajukan gugatan ini terkait dengan kasus skandal cessie Bank Bali senilai Rp 546 miliar. Nama Setya Novanto bersama Joko Chandra, Tanri Abeng, dan Bambang Subianto telah dijadikan tersangka oleh Jaksa Agung. Namun, menurut Petrus, terjadi diskriminasi atas kasus cessie Bank Bali ini. "Jaksa Agung seolah-olah mendukung Setya Novanto," ujarnya.

Pada November 2011, Petrus menyurati Jaksa Agung untuk mempertanyakan kelanjutan kasus cessie Bank Bali. Namun tidak ada balasan. Setelah itu, awal 2014, Petrus menyurati KPK agar lembaga pimpinan Abraham Samad itu mengambil alih, menyelidiki, dan memverifikasi kembali kasus tersebut. Surat itu dibalas pada Juni 2014, yang berisi KPK mengatakan akan mengambil sikap atas kasus ini. "Tapi sampai sekarang tidak ada kejelasan juga dari KPK," ujar Petrus. (Baca: Kronologi Skandal Bank Bali)

Karena itu, gugatan akan diajukan kepada Kejaksaan Agung dan KPK yang membiarkan kasus ini menguap begitu saja. "Apalagi KPK yang telah mengatakan bersedia tapi sikapnya tidak jelas."

Menurut dia, KPK yang seharusnya menjadi lembaga paling berwenang saat ini malah tidak dapat mengambil sikap atas kasus tersebut. "Padahal kasus ini sudah lama, Bukti juga banyak terkumpul," tuturnya

ODELIA SINAGA







Baca juga:
Kerusuhan Xinjiang, Cina Hukum Mati 12 Orang
Separuh Kobane Sudah Dikuasai ISIS
Biaya Poligami Rp 1 Juta di Lombok Timur Tetap Berlaku
Badut Bersenjata Golok Berkeliaran di California

Berita terkait

Jokowi Godok Komposisi Pansel Calon Pimpinan KPK

1 jam lalu

Jokowi Godok Komposisi Pansel Calon Pimpinan KPK

Jokowi masih menggodok nama-nama calon anggota pansel calon pimpinan dan dewan pengawas KPK

Baca Selengkapnya

Pengakuan Saksi Perkara Syahrul Yasin Limpo: Bikin Perjalanan Dinas Fiktif hingga Biayai Umrah Rp 1 Miliar

2 jam lalu

Pengakuan Saksi Perkara Syahrul Yasin Limpo: Bikin Perjalanan Dinas Fiktif hingga Biayai Umrah Rp 1 Miliar

Syahrul Yasin Limpo mengatakan seluruh pernyataan saksi yang menuding dirinya tidak benar.

Baca Selengkapnya

Jaksa KPK Akan Panggil Keluarga Syahrul Yasin Limpo di Persidangan untuk Konfirmasi Temuan

6 jam lalu

Jaksa KPK Akan Panggil Keluarga Syahrul Yasin Limpo di Persidangan untuk Konfirmasi Temuan

Jaksa KPK Meyer Simanjuntak menyebut institusinya akan menghadirkan keluarga bekas Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo sebagai saksi.

Baca Selengkapnya

KPK Tetapkan Bekas Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba Tersangka TPPU

14 jam lalu

KPK Tetapkan Bekas Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba Tersangka TPPU

Mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba ditetapkan sebagai tersangka pencucian uang

Baca Selengkapnya

Busyro Muqoddas Tak Lagi Percaya Pansel KPK Bentukan Jokowi, Desak Ada Proses Demokratis

19 jam lalu

Busyro Muqoddas Tak Lagi Percaya Pansel KPK Bentukan Jokowi, Desak Ada Proses Demokratis

Busyro Muqoddas tak ingin KPK kian terpuruk setelah pimpinan yang dipilih lewat pansel hasil penunjukkan Jokowi bermasalah

Baca Selengkapnya

Gus Muhdlor Ditahan, Wakil Bupati Sidoarjo Dilantik Jadi Plt Bupati

20 jam lalu

Gus Muhdlor Ditahan, Wakil Bupati Sidoarjo Dilantik Jadi Plt Bupati

Gus Muhdlor dilarang menjalankan tugas sebagai bupati jika sedang menjalani masa tahanan.

Baca Selengkapnya

Praperadilan Eks Kepala Rutan KPK Ditolak, Pengacara Tidak Sependapat dengan Putusan Hakim

20 jam lalu

Praperadilan Eks Kepala Rutan KPK Ditolak, Pengacara Tidak Sependapat dengan Putusan Hakim

Pengacara eks Kepala Rutan KPK menghormati putusan praperadilan meski tidak sependapat dengan hakim.

Baca Selengkapnya

Praperadilan Bekas Kepala Rutan KPK Ditolak, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

22 jam lalu

Praperadilan Bekas Kepala Rutan KPK Ditolak, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jakarta Selatan menolak gugatan praperadilan eks Kepala Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (Rutan KPK), Achmad Fauzi

Baca Selengkapnya

KPK Buka Peluang Hadirkan Febri Diansyah dan Rasamala Aritonang di Sidang Syahrul Yasin Limpo, Bahas Kebocoran BAP

1 hari lalu

KPK Buka Peluang Hadirkan Febri Diansyah dan Rasamala Aritonang di Sidang Syahrul Yasin Limpo, Bahas Kebocoran BAP

Eks Sespri Kasdi Subagyono minta perlindungan LPSK karena BAP miliknya di KPK bocor ke tangan Syahrul Yasin Limpo.

Baca Selengkapnya

Sidang Korupsi Syahrul Yasin Limpo, Jaksa KPK Hadirkan 4 Saksi dari Kementan

1 hari lalu

Sidang Korupsi Syahrul Yasin Limpo, Jaksa KPK Hadirkan 4 Saksi dari Kementan

Jaksa KPK menghadirkan empat saksi dalam sidang bekas Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu, 8 Mei 2024

Baca Selengkapnya