Jawa Barat Gandeng TNI Tertibkan Tambang Ilegal  

Reporter

Editor

Eni Saeni

Senin, 13 Oktober 2014 18:41 WIB

Aktivitas sejumlah penambang yang mengumpulkan batu kapur di kawasan karst di Desa Tamansari, Karawang, Jawa barat (20/8). TEMPO/Aditya Herlambang Putra

TEMPO.CO, Bandung - Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus menertibkan penambangan pasir ilegal untuk mencegah penjualan pasir uruk dalam skala besar. Pembangunan tanggul laut raksasa (giant sea wall) di Jakarta yang membutuhkan pasir uruk dikhawatirkan memicu penambangan pasir besar-besaran di wilayahnya.

“Salah satu sumber pasir dan batuan uruk untuk proyek tanggul besar di Jakarta itu diambil dari penambangan di Jawa Barat,” kata Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Senin, 13 Oktober 2014.

Menurut dia, penambangan legal pun jadi sasaran penertiban untuk memastikan penambangannya dilakukan dengan benar dan kewajibannya mereklamasi bekas lahan tambang dijalankan. “Jangan sampai yang mendapat kesejahteraan itu hanya orang yang memperdagangkannya,” kata Aher, sapaan akrab Ahmad Heryawan.

Untuk itu, Gubernur Aher akan meminta bantuan TNI dan kepolisian untuk menertibkan penambangan ilegal. Kepolisian Daerah Jawa Barat dan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat sebelumnya sudah digandeng dalam penegakan hukum lingkungan tersebut. "Pelibatan TNI ini punya payung hukum. TNI harus membantu pemda menyukseskan pembangunan," katanya.

Adapun Wakil Gubernur Deddy Mizwar mengatakan pelibatan TNI, terutama satuan Polisi Militer, bertujuan membantu mengawasi penegakan hukum. Misalnya pengawasan tambang di Bogor, yang jalannya hancur dan dipasangi portal. "Begitu diportal, Polisi Militer yang nunggu, jangan-jangan truknya nanti dikawal tentara lagi," katanya.

Deddy mengatakan pemerintah Jawa Barat juga akan mengirim surat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk meminta konsultasi soal kasus penambangan ilegal yang merugikan negara. Dia menerangkan, salah satu masalah yang menimbulkan kekecewaan adalah rendahnya vonis hakim terhadap pelaku penambangan pasir besi di Tasikmalaya. "Kita tulis surat untuk konsultasi dalam konteks kerugian negara dalam bidang pertambangan dan lingkungan, " katanya.

AHMAD FIKRI

Terpopuler:

Di Yogya, Zuckerberg Coba Facebook di Pos Ronda
Pengganti Ahok Mantan Koruptor, Ini Kata Gerindra
Video Penganiayaan Murid SD di Bukittinggi Beredar
Di Yogya, Bos Facebook Selfie Bareng Ibu-ibu
Pemuda Ini Diajak Bos Facebook Bertemu Jokowi

Berita terkait

Bahlil Ingin Bagi-bagi Izin Tambang ke Ormas, Celios Beberkan Risiko Kerugian Ekonomi

8 hari lalu

Bahlil Ingin Bagi-bagi Izin Tambang ke Ormas, Celios Beberkan Risiko Kerugian Ekonomi

Celios memaparkan akan ada dampak buruk ekonomi dan lingkungan jika pemerintah memberikan izin tambang untuk ormas keagamaan.

Baca Selengkapnya

Terus Perpanjangan Kontrak Freeport Sampai 2061, Bagaimana Kronologinya Sejak Kontrak Pertama?

14 hari lalu

Terus Perpanjangan Kontrak Freeport Sampai 2061, Bagaimana Kronologinya Sejak Kontrak Pertama?

Kontrak Freeport adalah salah satu kontrak pertambangan terbesar dan paling signifikan di dunia, yang terletak di Provinsi Papua, Indonesia.

Baca Selengkapnya

Faisal Basri Ingatkan Potensi Separatisme Akibat Konflik Tambang, Minta Jokowi Diadili

15 hari lalu

Faisal Basri Ingatkan Potensi Separatisme Akibat Konflik Tambang, Minta Jokowi Diadili

Faisal Basri menyinggung soal opsi mekanisme peradilan melalui Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmillub) untuk menjerat Jokowi.

Baca Selengkapnya

Warga Panama Selenggarakan Pemilihan Umum

16 hari lalu

Warga Panama Selenggarakan Pemilihan Umum

Warga Panama pada Minggu, 5 Mei 2024, berbondong-bondong memberikan hak suaranya dalam pemilihan umum untuk memilih presiden

Baca Selengkapnya

Harga Produk Pertambangan Masih Fluktuatif

19 hari lalu

Harga Produk Pertambangan Masih Fluktuatif

Harga komoditas produk pertambangan yang dikenakan bea keluar fluktuatif, konsentrat tembaga dan seng masih naik pada periode Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Bahlil Beri Sinyal Ormas Bisa Kelola Izin Tambang, Aspebindo: Modal untuk Mandiri

20 hari lalu

Bahlil Beri Sinyal Ormas Bisa Kelola Izin Tambang, Aspebindo: Modal untuk Mandiri

Aspebindo mendukung rencana pemerintah membagikan izin usaha pertambangan (IUP) kepada ormas keagamaan. Apa alasannya?

Baca Selengkapnya

Rektor UPN Veteran Yogyakarta: Jumlah Pendaftar Prodi Teknik Pertambangan Naik 3 Kali Lipat

21 hari lalu

Rektor UPN Veteran Yogyakarta: Jumlah Pendaftar Prodi Teknik Pertambangan Naik 3 Kali Lipat

Rektor UPN Veteran Yogyakarta Irhas Effendi menyebut ada fenomena cukup menarik dari para peserta UTBK SNBT 2024 di kampusnya.

Baca Selengkapnya

LPDP Buka Beasiswa Prioritas ke NEU, CSU dan UST untuk Bidang Pertambangan

24 hari lalu

LPDP Buka Beasiswa Prioritas ke NEU, CSU dan UST untuk Bidang Pertambangan

Tujuan beasiswa LPDP ini untuk mencetak tenaga kerja untuk memenuhi program hilirisasi industri berbasis tambang mineral di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Hari Bumi dan Hari Kartini, Petani Kendeng Ungkit Kerusakan Karst yang Memicu Banjir

27 hari lalu

Hari Bumi dan Hari Kartini, Petani Kendeng Ungkit Kerusakan Karst yang Memicu Banjir

Kelompak masyarakat peduli Pegunungan Kendeng memgangkat isu kerusakan lingkungan pada Hari Bumi dan Hari Kartini/

Baca Selengkapnya

10 Perusahaan Timah Terbesar di Dunia, Ada PT Timah

29 hari lalu

10 Perusahaan Timah Terbesar di Dunia, Ada PT Timah

Berikut ini deretan perusahaan timah terbesar di dunia berdasarkan jumlah produksinya pada 2023, didominasi oleh pabrik Cina.

Baca Selengkapnya