Kata JK Soal Dominasi Koalisi Pro-Prabowo di DPR

Reporter

Editor

Budi Riza

Jumat, 10 Oktober 2014 22:15 WIB

Wakil presiden terpilih Jusuf Kalla (kiri) bersama terpidana Antasari Azhar usai menghadiri pernikahan putri kedua Antasari Azhar di Tangerang Selatan, Banten, 10 Oktober 2014. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil presiden terpilih Jusuf Kalla bersikap rileks terhadap langkah koalisi pro-Prabowo yang mengincar dominasi posisi pimpinan sejumlah alat kelengkapan DPR.

Dominasi Koalisi Merah Putih, kata JK, bukan merupakan masalah. "Selama bersama-sama berpikir dan bekerja untuk bangsa," ujar JK di Gedung Smesco di bilangan Gatot Subroto, Kamis, 10 Oktober 2014.

JK tidak menjawab saat ditanya apa strategi khusus menghadapi situasi saat kebijakan pemerintah mental di parlemen. (Baca: Pengamat: Jokowi Tidak Perlu Lobi Partai di DPR)

Tadi siang, seluruh ketua umum partai yang tergabung dalam koalisi pro-Prabowo menggelar syukuran di Masjid Al-Bakrie, Kuningan, Jakarta Selatan. Koalisi pro-Prabowo merayakan syukuran atas kemenangan dalam pemilihan pimpinan Ketua DPR dan MPR seusai salat Jumat.

Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie mengatakan syukuran ini diadakan karena koalisi pro-Prabowo bisa membawa sistem pemerintahan yang lebih demokratis. "Syukur kepada Allah karena kami mengembalikan demokrasi yang kanan ke Pancasila," ujar Aburizal di Masjid Al-Bakrie.

Koalisi pro-Prabowo, tutur Aburizal, akan meneruskan kemenangan yang mereka capai di parlemen, termasuk untuk pengisian posisi ketua komisi di DPR. (Baca: Tampik Pemakzulan, Ini Jaminan Ketua DPR)

"Kalian bisa lihat kemenangan demi kemenangan yang kami raih," kata Ical. "Semoga kemenangan itu bisa kami teruskan."

Namun Ical enggan menjawab saat ditanya bagaimana teknis memenangkan koalisinya dan siapa saja yang bakal menjadi pimpinan di komisi. Yang pasti, alat kelengkapan DPR akan menjadi target koalisi pro-Parbowo berikutnya. "Yang itu juga dong." (Baca: Dijegal di DPR, Jokowi Tetap Buka Peluang Koalisi)

MUHAMMAD MUHYIDDIN












Advertising
Advertising





Terpopuler lainnya:
Dijegal DPR, Jokowi Tak Segan Keluarkan Hak Veto
Ormas Anarkistis, Jokowi: Gebuk Saja
Krisis, Gudang Garam PHK 2.000 Karyawan

Berita terkait

RUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD

55 menit lalu

RUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD

Pengesahan RUU MK di tahap I menimbulkan polemik. Sebab, selain dianggap dibahas diam-diam, bisa melemahkan independensi MK. Apa kata Ketua MKMK?

Baca Selengkapnya

DPR Bahas Perpanjangan Batas Usia Pensiun Anggota Polri, Berikut Kajiannya

2 jam lalu

DPR Bahas Perpanjangan Batas Usia Pensiun Anggota Polri, Berikut Kajiannya

Naskah akademik itu menilai batas usia pensiun 58 tahun berbanding terbalik dengan meningkatnya keahlian anggota Polri seiring penambahan usia.

Baca Selengkapnya

Kenaikan UKT Dinilai Tak Wajar, Komisi X DPR Dorong Pemerintah Revisi Permendikbud SBOPT

2 jam lalu

Kenaikan UKT Dinilai Tak Wajar, Komisi X DPR Dorong Pemerintah Revisi Permendikbud SBOPT

DPR akan meminta pemerintah merevisi Permendikbud yang jadi dasar penghitungan UKT.

Baca Selengkapnya

3 Poin Kesaksian Jusuf Kalla Saat Jadi Saksi Meringankan Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan

2 jam lalu

3 Poin Kesaksian Jusuf Kalla Saat Jadi Saksi Meringankan Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan

Jusuf Kalla atau JK menjadi saksi meringankan dalam sidang eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan. Ini tiga poin pembelaannya.

Baca Selengkapnya

Jusuf Kalla Jadi Saksi Meringankan dalam Kasus Eks Dirut Pertamina, Begini Aturan Hukumnya

2 jam lalu

Jusuf Kalla Jadi Saksi Meringankan dalam Kasus Eks Dirut Pertamina, Begini Aturan Hukumnya

Jusuf Kalla alias JK menjadi saksi meringankan dalam sidang kasus dugaan korupsi terdakwa Eks Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan.

Baca Selengkapnya

Respons DPR soal Proses Pansel KPK: Tak Ikut Campur, Biarkan Ranah Eksekutif

2 jam lalu

Respons DPR soal Proses Pansel KPK: Tak Ikut Campur, Biarkan Ranah Eksekutif

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan DPR tidak mau ikut campur soal pemilihan anggota Pansel KPK karena itu ranah eksekutif.

Baca Selengkapnya

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

3 jam lalu

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

Pakar hukum tata negara Feri Amsari merespons gaya hidup pejabat KPU yang sempat disindir DPR, yakni menyewa private jet hingga bermain wanita.

Baca Selengkapnya

Usia Pensiun Diperpanjang di Draf Revisi UU Polri, IPW: Lewat 60 Tahun, Fisik dan Mental Sudah Menurun

4 jam lalu

Usia Pensiun Diperpanjang di Draf Revisi UU Polri, IPW: Lewat 60 Tahun, Fisik dan Mental Sudah Menurun

Indonesia Police Watch menanggapi soal revisi UU Polri yang tengah bergulir di DPR.

Baca Selengkapnya

Tiga Materi yang Direvisi di UU Kementerian Negara

4 jam lalu

Tiga Materi yang Direvisi di UU Kementerian Negara

Baleg DPR telah menyepakati revisi UU Kementerian Negara menjadi usul inisiatif DPR.

Baca Selengkapnya

DPR Bakal Revisi UU Polri, Masa Jabatan Polisi Bisa Diperpanjang hingga 65 Tahun

5 jam lalu

DPR Bakal Revisi UU Polri, Masa Jabatan Polisi Bisa Diperpanjang hingga 65 Tahun

DPR berencana merevisi UU Polri. Apa saja poin perubahannya?

Baca Selengkapnya