Tampik Pemakzulan, Ini Jaminan Ketua DPR

Reporter

Jumat, 10 Oktober 2014 21:25 WIB

Presiden terpilih Jokowi usai menjawab pertanyaan wartawan di rumah dinas Gubernur DKI Jakarta di Jakarta, Rabu, 1 Oktober 2014. ANTARA/Widodo S. Jusuf

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto mengatakan tidak ada upaya pemakzulan terhadap pelantikan presiden terpilih Joko Widodo. Menurut dia, langkah persiapan pelantikan merupakan jaminannya.

"(DPR) tidak ada pemikiran pemakzulan itu. Jaminannya, ya, persiapan (pelantikan) ini," kata Setya di Gedung Nusantara III Dewan Perwakilan Rakyat, Jumat, 10 Oktober 2014. (Baca: Ketua MPR: Pemakzulan Bahasa Menyeramkan)

Setya berujar, dengan adanya pelantikan tersebut, dia berharap antara legislatif dan pemerintah bisa berjalan dengan sinergis. "Kita harus buat pemikiran dan tujuan program yang sama."

Bahkan, tutur Setya, fraksi-fraksi di DPR akan menghadiri pelantikan tersebut. "Semua fraksi akan datang," katanya. (Baca: Ketua MPR: 20 Oktober, Kami Kerja Keras)

Adapun Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Zulkifli Hasan menuturkan lembaganya akan berupaya keras mensukseskan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih. "Pada 20 Oktober, kami bakal kerja keras," ujar Zulkifli, Jumat, 10 Oktober 2014.

Bahkan politus Partai Amanat Nasional ini mengatakan pelantikan presiden merupakan cerminan bangsa yang berdemokrasi dan berdaulat. "Itu wajah kita. Pelantikan itu akan disaksikan masyarakat dan dunia," katanya. (Baca: Ical Instruksikan Koalisi Hadiri Pelantikan Jokowi)

TRI SUSANTO SETIAWAN




Baca juga:
Pecat Buruh, Gudang Garam Bantah Beralih ke Mesin
PPP Tak Kebagian Kursi MPR, Begini Jawaban Prabowo

Berita terkait

DPR Sepakati RUU Kementerian Negara: Jumlah Kementerian Fleksibel dan Penghapusan Posisi Wakil Menteri

5 menit lalu

DPR Sepakati RUU Kementerian Negara: Jumlah Kementerian Fleksibel dan Penghapusan Posisi Wakil Menteri

Beberapa poin RUU Kementerian Negara yang disetujui DPR. Selain jumlah kementerian jadi fleksibel, tak akan ada lagi jabatan wakil menteri.

Baca Selengkapnya

Kritik terhadap DPR yang Melakukan Revisi Undang-undang di Akhir Masa Jabatan

12 jam lalu

Kritik terhadap DPR yang Melakukan Revisi Undang-undang di Akhir Masa Jabatan

Langkah DPR merevisi sejumlah undang-undang menjelang akhir masa jabatan menuai kritik.

Baca Selengkapnya

Usai Bahas Kenaikan UKT dengan DPR, Kemendikbud Akan Evaluasi Permendikbud Soal SBOPT

12 jam lalu

Usai Bahas Kenaikan UKT dengan DPR, Kemendikbud Akan Evaluasi Permendikbud Soal SBOPT

Kemendikbud memberikan penjelasan mengenai kenaikan UKT yang didasarkan pada Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024.

Baca Selengkapnya

Beragam Penolakan terhadap Revisi Keempat UU MK

12 jam lalu

Beragam Penolakan terhadap Revisi Keempat UU MK

Revisi UU MK dinilai sebagai autocratic legalism, yaitu penggunaan instrumen hukum untuk kepentingan kekuasaan.

Baca Selengkapnya

Kala Nadiem Rapat di DPR dan Dikirimi Surat Terbuka dari BEM UNS terkait UKT Mahal

14 jam lalu

Kala Nadiem Rapat di DPR dan Dikirimi Surat Terbuka dari BEM UNS terkait UKT Mahal

Nadiem mengatakan, prinsip dasar UKT harus mengedepankan azas keadilan dan inklusifitas. Menurutnya, keadilan itu dihadirkan dalam UKT berjenjang.

Baca Selengkapnya

Wacana DPR Bahas Revisi UU TNI Menuai Sorotan, Bahas Perpanjangan Usia Pensiun?

15 jam lalu

Wacana DPR Bahas Revisi UU TNI Menuai Sorotan, Bahas Perpanjangan Usia Pensiun?

Rencana revisi UU TNI menuai sorotan publik, karena bukan semata masalah perpanjangan usia pensiun.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Pertanyakan Ketidakhadiran Pejabat Kemendikbud yang Sebut Pendidikan Tinggi Kebutuhan Tersier

16 jam lalu

Anggota DPR Pertanyakan Ketidakhadiran Pejabat Kemendikbud yang Sebut Pendidikan Tinggi Kebutuhan Tersier

Anggota Komisi X DPR menyoroti absennya pejabat Kemendikbud yang menyebut pendidikan tinggi merupakan tertiary education.

Baca Selengkapnya

Usai Dipanggil DPR, Nadiem Ogah Jawab Media Soal Kenaikan UKT di PTN: Mohon Maaf

17 jam lalu

Usai Dipanggil DPR, Nadiem Ogah Jawab Media Soal Kenaikan UKT di PTN: Mohon Maaf

Nadiem hanya memohon maaf dan mengatakan semua pertanyaan media perihal UKT mahal akan dijawab oleh Dirjen Dikti, Abdul Haris.

Baca Selengkapnya

5 Catatan KontraS Soal Revisi UU Kepolisian, Penyalahgunaan Wewenang hingga Minim Urgensi

18 jam lalu

5 Catatan KontraS Soal Revisi UU Kepolisian, Penyalahgunaan Wewenang hingga Minim Urgensi

Berdasarkan draft revisi UU Kepolisian yang mereka terima, KontraS memberikan lima poin catatan mengenai revisi UU ini.

Baca Selengkapnya

Daftar UU yang Bakal Direvisi DPR Menjelang Akhir Masa Jabatan

20 jam lalu

Daftar UU yang Bakal Direvisi DPR Menjelang Akhir Masa Jabatan

Setidaknya ada lima rencana revisi undang-undang yang bakal direvisi DPR.

Baca Selengkapnya