Karlina Keberatan Soal Berita Aliansi Ilmuwan  

Reporter

Jumat, 10 Oktober 2014 21:08 WIB

(kiri-kanan) Istri Munir Suciwati, Akademisi Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara Karlina Supelli, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, dan istrinya Trisna Willy dalam kuliah umum Melawan Lupa Omah Munir di auditorium Pegadaian, Jakarta, 2 Juni 2014. Kuliah umum tersebut membahas HAM, impunitas, dan melawan lupa dari sisi akademisi. ANTARA/Rosa Panggabean

TEMPO.CO, Jakarta-Dosen Fakultas Filsafat Universitas Indonesia, Karlina Supelli, menyatakan keberatan atas pemberitaan Tempo terkait pernyataan sikap Aliansi Ilmuwan Indonesia yang dibacakan di Jakarta, Kamis, 9 Oktober 2014.



"Itu bukan pernyataan saya pribadi, tapi sikap dari 350 ilmuwan," ujar Karlina ketika dihubungi Tempo, Jumat, 10 Oktober 2014. (Baca: Ilmuwan Kecam Politik Bumi Hangus Koalisi Prabowo).



Berita yang dimuat Koran Tempo, Jum'at ini, menurunkan seruan moral kalangan akademisi dan ilmuwan yang merasa risih dengan kondisi politik yang berkembang belakangan ini. Mereka menyorot perilaku politisi yang memperlihatkan praktek bumi hangus demi kepentingan elit. Berita yang sama juga dimuat dalam portal berita www.tempo.co, Kamis.


Advertising
Advertising


"Cara-cara bumi hangus dan kudeta parlemen dengan taktik menguasai kepemimpinan DPR dan MPR demi kepentingan elit perlu dikoreksi," ujar Karlina, saat membacakan pernyataan sikap Aliansi Ilmuwan Indonesia di Gedung Pascasarjana, Kampus UI Salemba, Jakarta, 9 Oktober 2014.

Dalam seruan tersebut, para ilmuwan juga menyorot konstelasi di parlemen yang cenderung mengabaikan akal sehat dan penuh manipulasi dari elit yang haus kekuasaan. "Mereka memanipulasi kepentingan lewat jalur prosedur hukum dengan mengatasnamakan kepentingan rakyat," kata Karlina. (Baca juga: Ilmuwan Desak DPR Kembalikan Hak Pilih Rakyat).

Contoh itu terlihat dari pengesahan UU MD3 dan UU Pilkada. Agenda itu dinilai sebagai tragedi politik yang merampas hak rakyat untuk memilih kepala daerah mereka masing-masing. "Pemilihan kepala daerah lewat DPRD adalah kemunduran berfikir dan menolak proses bangsa untuk berdemokrasi," ujar Karlina.

Menurut Karlina, pernyataan sikap itu tidak secara spesifik menyebut persoalan itu dilakukan koalisi partai pendukung Prabowo. Redaksi yang digunakan dalam pernyataan sikap adalah "koalisi sejumlah partai politik".



"Pernyataan sikap kami tidak bermaksud mendukung kubu tertentu. Sebagai ilmuwan, kami tidak boleh berpihak ke kiri dan ke kanan," ujar Karlina.

RIKY FERDIANTO





Terpopuler
Adik Prabowo Sebut Hasil Wawancaranya Dipelintir
Demokrat Emoh Berkoalisi dengan Jokowi
Nazar: Ibas Banyak Main Proyek di Mana-mana
PAN Ogah Ikuti Hashim Jegal Jokowi

Berita terkait

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

17 jam lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

22 jam lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

1 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

2 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

2 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

2 hari lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

5 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

5 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

6 hari lalu

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.

Baca Selengkapnya

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

6 hari lalu

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya