TEMPO.CO, Batu - Sebanyak 370 pegawai negeri sipil Kota Batu, Jawa Timur, melakukan studi banding ke Bandung, Jawa Barat, pada 9-11 Oktober 2014. Kunjungan kerja bagi PNS eselon IV ini menghabiskan anggaran Rp 850 juta. Mereka berangkat naik pesawat, tapi pulangnya menumpang kereta.

"Pelayanan publik tetap jalan, tidak ada masalah," kata Wakil Wali Kota Batu Punjul Santoso, Jumat, 10 Oktober 2014. Apalagi, ujar dia, PNS yang melakukan studi banding itu setingkat kepala seksi, sehingga masih banyak pegawai yang melaksanakan pelayanan publik. Ia beralasan, Bandung dipilih menjadi tempat studi banding karena memiliki karakter yang sama, yakni pariwisata dan budaya menjadi unggulan.

Para PNS yang berangkat ke Bandung tersebut terbagi dalam sejumlah sektor, antara lain sektor pendidikan, kesehatan, pariwisata, tata kota, perhubungan, dan usaha kecil-menengah. Lokasi studi banding meliputi Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Cimahi. (Baca berita lain: DPR Aceh ke Prancis Dicurigai Pelesiran)

Menurut Punjul, mereka diwajibkan membuat kertas kerja masukan dan perbaikan pelayanan publik di Batu. Kertas kerja bakal menjadi bahan pertimbangan dan masukan Wali Kota Batu Eddy Rumpoko untuk mengambil kebijakan. Hasil studi banding bakal diterapkan di Batu.

Wakil koordinator Malang Corruption Watch, Hayyik Ali Muntaha Mansur, menuntut agar PNS yang melakukan studi banding mempertanggungjawabkan hasil perjalanan tersebut kepada publik, termasuk transparansi penggunaan anggaran. "Selama ini, studi banding tak ada hasilnya," tuturnya.

Jika tak bisa menunjukkan penerapannya di Kota Batu, dipastikan studi banding tersebut hanya pelesiran dengan memboroskan anggaran negara. Sebab, uang yang digunakan merupakan hasil dari pajak dan retribusi masyarakat Kota Batu. (Baca juga: Biaya Pelesiran DPRD Banyuwangi Meningkat)

EKO WIDIANTO

Baca juga:
Kembali ke RI, 3 Jemaah Haji Surabaya Panas Tinggi
Jokowi-JK Seleksi Menteri Secara Informal
Tim U-19 Indonesia Kalah 1-3 atas Uzbekistan
Iba, Istri Try Sutrisno Beri Uang ke Korban Lapindo