Petani tebu yang tergabung dalam Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) melamun saat unjuk rasa di depan kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta (14/12). Mereka menolak rencana pemerintah mengimpor gula 500.000 Ton. TEMPO/Subekti
TEMPO.CO, Jember - Presiden Republik Indonesia terpilih, Joko Widodo, akan berdialog dengan petani tebu di Tanggul, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Selasa, 7 Oktober 2014. "Ada dialog antara Pak Jokowi dan petani tebu," kata Ketua DPC Kabupaten Lumajang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Agus Wicaksono, Senin, 6 Oktober 2014. (Baca: Incar Kursi MPR, DPD Lobi Koalisi Prabowo dan Jokowi)
Agus mengatakan dialog antara Jokowi dan petani tebu akan digelar secara informal dan santai di Padepokan Arum Sabil, Selasa siang. Rumah Arum Sabil, yang menjabat sebagai Ketua Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI), dinilai cukup representatif untuk menggelar dialog dengan para petani tebu.
Selain melakukan dialog dengan para petani tebu, Agus belum tahu agenda yang akan dilakukan Jokowi. "Rencananya, kami akan ke tanggul sore ini untuk melakukan koordinasi," ujar Agus di gedung DPRD Lumajang. Dalam dialog, tutur Agus, Jokowi akan mendengarkan keluhan para petani tebu.
"Petani tebu saat ini sedang terhimpit. Soal DO (delivery order) yang tidak keluar, HPP (harga patokan petani) yang tidak sesuai dengan peraturan Kementerian Perdagangan," kata Agus. (Baca: Harga Pokok Gula Naik, Petani Tetap Gugat ke MA)
Menurut Agus, persoalan tebu dan gula tersebut dialami petani tebu secara nasional. "Persoalan petani tebu inilah yang akan didialogkan," kata Agus.
Sekretaris Jenderal APTRI Satuki membenarkan ihwal rencana kunjungan Jokowi ke Jember pada Selasa, 7 Oktober 2014. "Akan ada dialog dengan petani di lingkungan PTPN XI," ujar Satuki kepada Tempo.
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
12 jam lalu
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.
