TEMPO.CO, Surabaya - Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal Moeldoko tidak mau menjawab dengan detail saat ditanya soal alasan penunjukan Dato Sri Tahir sebagai Penasihat Bidang Kesejahteraan Prajurit TNI.
Saat Tempo menanyakan hal itu, Moeldoko malah menyuruh Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal Fuad Basya menjawabnya. "Pertanyaanmu gampang. Kapuspen saja yang mengatasi," kata Moeldoko, Senin, 6 Oktober 2014. (Baca: Dua Apache Meriahkan HUT TNI)
Fuad mengatakan, sebagai pejabat setingkat menteri, Moeldoko berhak menunjuk orang di luar TNI sebagai penasihat. "Dalam rangka menyukseskan tugas pokok Panglima yang dianggap penting, dapat bantuan," kata Fuad.
Sebagai pejabat negara, kata Fuad, Panglima tidak boleh pasrah dengan kenyataan bahwa anggaran pengadaan rumah prajurit terbatas. Panglima mencari terobosan dan tidak bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Fuad mencatat, setidaknya ada 250 ribu prajurit yang tidak mempunyai rumah. "Kalau normatif sesuai kebijakan, pengadaan rumah prajurit bisa selesai 25-30 tahun lagi," kata Fuad. (Baca: Moeldoko: TNI Patriot, Netral dalam Politik)
Sebagai salah satu pengusaha besar di Indonesia, Fuad melanjutkan, Tahir diharapkan memberi masukan. Kenyataannya, kata Fuad, Tahir malah menghimpun dana dari orang sukses untuk membangunkan rumah prajurit di seluruh Indonesia. "Duit itu untuk membangun rumah dinas. Bukan pribadi."
Fuad mengatakan tidak ada imbal balik bagi Tahir. "Apa mau dikasih duit? Wong, dia sudah punya banyak," kata Fuad. Kalau toh diminta membekingi Tahir terhadap masalah hukum dan politik, kata Fuad, TNI tidak memiliki kapasitas tersebut. "Tak ada kata-kata membekingi. Dia sudah kuat, kok." (Baca: Anggaran HUT TNI Rp 20 Miliar )
Menurut Fuad, sebagai pengusaha sukses, Tahir merasa berutang budi kepada TNI. CEO Mayapada itu merasa tidak bisa seberuntung saat ini andai kondisi keamanan tak kondusif. "Tapi kok kehidupan prajurit kekurangan. Saya ingin membantu," kata Fuad menirukan Tahir.
Anggota Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Mardani Ali Sera, khawatir pengangkatan Tahir dan Peter Sondakh sebagai penasihat militer akan mempengaruhi profesionalitas TNI. "Saya khawatir dua orang ini membawa konsekuensi yang tidak perlu."
MUHAMMAD MUHYIDDIN | TRI SUSANTO SETIAWAN
Berita lain:
Kenali Enam Tanda Wanita yang Butuh Seks
Habib Selon Ogah Komentari Aksi FPI
Koalisi Prabowo Diklaim Dukung Perpu Pilkada
Kasus Batam, Moeldoko: Jangan Asal Komentar
Berita terkait
PLN akan Tambah 2 Ribu SPKLU untuk Kendaraan Listrik
11 hari lalu
PT PLN (Persero) akan menambah 2 ribu SPKLU untuk kendaraan listrik tahun ini.
Baca SelengkapnyaKapendam Cendrawasih Bantah Tambah Pasukan TNI di Paniai Papua
17 hari lalu
Kapendam XVII Cendrawasih Letkol Inf Candra Kurniawan membantah tudingan adanya pengerahan pasukan gabungan TNI-Polri di Paniai.
Baca SelengkapnyaReaksi Moeldoko hingga Gibran atas Permintaan agar MK Hadirkan Jokowi di Sidang Sengketa Pilpres
30 hari lalu
Moeldoko mengatakan Presiden Jokowi telah merencanakan bansos jauh sebelum rangkaian kegiatan Pilpres 2024 bergulir.
Baca SelengkapnyaTawarkan Ferienjob di Jerman ke Universitas, Bos PT SHB Temui Kemendikbud, Kemenlu Hingga KSP
32 hari lalu
Bos PT SHB Enik Waldkonig mengaku menemui sejumlah lembaga negara saat mau menawarkan program ferienjob ke universitas di Indonesia.
Baca SelengkapnyaKSP Moeldoko Sudah Gelar Rapat Evaluasi Program Ferienjob
33 hari lalu
Moeldoko menyampaikan bahwa pihaknya sudah lakukan rapat evaluasi terkait program magang ferienjob 2023 pada minggu lalu.
Baca SelengkapnyaEnik Waldkonig Klaim Pernah Klarifikasi Program Ferienjob ke KSP, Moeldoko: Siapa Itu, Kenal Aja Enggak
33 hari lalu
KSP Moeldoko mengatakan baru tahu soal ferienjob dan minta diadakan rapat untuk membahasnya.
Baca SelengkapnyaStaf KSP Klaim Jokowi Bakal Pimpin Tim Transisi ke Pemerintahan Prabowo
34 hari lalu
Ngabalin menjelaskan tim transisi dari Jokowi ke Prabowo akan dibentuk dalam waktu cepat.
Baca SelengkapnyaKSP Moeldoko Yakin Transisi Jokowi ke Prabowo Berjalan Mulus
34 hari lalu
Jokowi akan mengakhiri masa pemerintahan pada 20 Oktober 2024, saat Prabowo dilantik oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.
Baca SelengkapnyaAhli Hukum Tata Negara Zainal Arifin Mochtar Usulkan Pengadilan Rakyat, Ini Alasannya
50 hari lalu
Ahli Hukum Tata Negara UGM, Zainal Arifin Mochtar sebut pengadilan rakyat dalam deklarasi Kampus Menggugat. Begini balasan Moeldoko.
Baca SelengkapnyaAHY Bertemu dengan Beberapa Tokoh Setelah Menjabat Menteri ATR, Siapa Saja?
57 hari lalu
AHY telah bertemu dengan beberapa tokoh dengan berbagai tujuan, dari meminta dukungan hingga peningkatan hubungan kerja
Baca Selengkapnya