Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto (kanan) berbincang dengan Sekjen Gerindra, Ahmad Muzani saat datang ke Kantor DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Jalan TB Simatupang, Jakarta, Sabtu (17/5). TEMPO/Aditia Noviansyah
TEMPO.CO, Jakarta - Partai Gerindra menilai pelantikan Joko Widodo sebagai presiden dan Jusuf Kalla sebagai wakil presiden pada 20 Oktober 2014 tidak memiliki urgensi. "Biasa aja, ah. Kami belum menentukan bakal hadir atau absen dalam pelantikan tersebut," kata Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani saat dihubungi Senin malam, 29 September 2014.
Sebelumnya tersiar kabar bahwa Koalisi Merah Putih yang mendukung Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa dalam pilpres 2014 bakal menjegal pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih. Rumor itu menyebut para anggota DPR dan MPR dari koalisi pro-Prabowo ini bakal absen dalam Sidang Umum MPR. (Baca: MK Tolak Gugatan Uji Materi UU MD3)
Ketua Fraksi Partai Gerindra di MPR Martin Hutabarat buru-buru membantah kabar tersebut. "Tidak mungkin ada skenario semacam itu," katanya. Bantahan serupa disampaikan Wakil Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi.
Menurut Martin, tata tertib dan UU MD3 yang berlaku saat ini tak akan menghambat proses pelantikan presiden dalam kondisi apa pun. Jika MPR gagal bersidang sesuai kuorum, maka presiden dapat tetap dilantik dengan menyatakan sumpah jabatan di hadapan DPR. (Baca: Koalisi Prabowo Usulkan Pilpres oleh MPR Lagi)
Bahkan, kalaupun DPR gagal bersidang, sumpah jabatan tetap dapat dilaksanakan presiden terpilih di hadapan pimpinan MPR dan disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung. "Jadi, tidak mungkin ada kendala untuk tidak melantik presiden," katanya.
Martin yakin perbedaan garis politik partai-partai yang tergabung dalam barisan Koalisi Merah Putih tak akan berdampak pada skenario yang melarang setiap anggotanya untuk absen dalam Rapat Paripurna MPR. Saya yakin, katanya, mereka adalah para negarawan sejati.
