Ketua Tim Transisi pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, Rini Soemarno memasuki mobilnya usai melakukan koordinasi di gedung KPK, Jakarta, Jumat 26 September 2014. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Tim Transisi Joko Widodo-Jusuf Kalla, Rini Soemarno, mengatakan Ahad malam ini akan membubarkan Kelompok Kerja (Pokja). Rini mengatakan malam ini ajang perpisahan bagi relawan yang sudah membantu program Jokowi-JK.
"Kami mengucapkan terima kasih kepada anggota Pokja yang sudah membantu kerja selama ini," kata Rini di Kantor Transisi, Ahad, 28 September 2014. "Setelah ini tidak ada lagi pokja, sudah selesai pekerjaannya. Mereka tak lagi menjadi bagian kantor transisi." (Baca: Tim Transisi: Soal Kabinet Wewenang Jokowi)
Menurut dia, kelompok kerja Tim Transisi sudah menyelesaikan seluruh kajian rekomendasi untuk pemerintahan Jokowi-Kalla mendatang. Seperti kajian kelembagaan struktur kabinet, lembaga kepredidenan, reformasi, dan reformasi birokrasi.
Selain itu, Pojka juga menuntaskan kajian kebijakan di bidang politik, hukum, keamanan, perekonomian, dan kesejahteraan rakyat. Dengan berakhirnya kerja substansi dan teknis dari pokja itu, kata Rini, maka sudah seharusnya tim membubarkannya. (Baca: Menteri, Jokowi Pilih 18 Profesional dan16 dari Partai)
"Jadi saat ini, bagian dari Tim Transisi hanya adasaya dan beberapa anggota deputi lainnya saja," ujar Rini. "Dan selanjutnya kerja kami adalah melakukan pendampingan operasional sampai proses pelantikan presiden terpilih."
Sebelumnya, untuk membantu kerja Tim Transisi membentuk kelompok kerja (Pokja). Pokja ini terdiri atas 22 bagian dengan ratusan anggota. Tujuanya, untuk mengkaji beberapa aspek jelang pergantian pemerintahan Jokowi-Kalla. (Simak pula: Akhirnya, Jokowi Bocorkan Nama Kabinetnya)
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
9 jam lalu
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.
