TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti dari Indonesia Corruption Watch, Ade Irawan, mengatakan pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berpotensi terjadinya politik uang yang lebih besar dari pemilihan kepala daerah secara langsung.

"Kandidat akan butuh uang banyak," ujar Ade saat dihubungi Tempo, Ahad, 28 September 2014. Menurut Ade, kepala daerah akan butuh biaya untuk dinominasikan dari partainya, dan biaya untuk dimenangkan oleh partai-partai lain saat pemilihan. (Baca: Pakde Karwo Setuju RUU Pilkada Dibawa Ke MK)

Lantaran butuh biaya yang besar itu, Ade meyakini pilkada tak langsung itu rawan permainan politik uang. "Jadi kalau mau diawasi (korupsi) bukan transaksi saat pemilihan. Tapi sebelum pemilihan itu berlangsung," ujarnya.

Dampak lain, ujar Ade, kepala daerah yang menjabat akan tersandera oleh DPRD. Karena kepala daerah tersebut dipilih melalui DPRD. Lantaran itu, mau tidak mau kepala daerah akan nurut terhadap DPRD. (Baca: Tak Ada Campur Tangan Luar Negeri di RUU Pilkada)

Namun, Ade berujar tidak hanya kepala daerah saja yang tertekan. Ade mengatakan dinas-dinas pun juga turut tertekan saat anggota DPRD menginginkan proyek. Karena, ujar Ade, anggota DPRD butuh modal untuk biaya politik ke depannya "Kepala daerah tidak bisa berbuat banyak. Kalau tak nurut, bisa saja digulingkan," ujarnya. (Baca: Membedah Pertentangan UU Pilkada dengan UUD 1945)

Adapun hasil rapat paripurna DPR tentang Rancangan Undang-Undang Pilkada menyepakati opsi kepala daerah dipilih melalui DPRD. Berdasarkan rekapitulasi hasil voting, fraksi-fraksi pendukung pilkada oleh DPRD, seperti PAN, PKS, PPP, Golkar, dan Gerindra menang dengan 256 suara. Sedangkan tiga fraksi pendukung pilkada langsung, yakni PDI Perjuangan, PKB, dan Hanura hanya memperoleh 135 suara.

TRI SUSANTO SETIAWAN

Berita Terpopuler
UU Pilkada, Netizen Minta SBY Stop Bersandiwara
Ngaku Kecewa, SBY Berat Tanda Tangani UU Pilkada
Tagar ShameOnYouSBY Turun, SBY Tetap Dirisak
PPP: Amarah SBY Melengkapi Skenario