Putra Presiden Sukarno Demo Tolak RUU Pilkada  

Reporter

Editor

Rini Kustiani

Kamis, 25 September 2014 13:44 WIB

Putra mantan Presiden RI Soekarno, anak dari istri Kartini Manoppo Totok Suryawan Sukarno Putra. ANTARA FOTO/Irwansyah Putra

TEMPO.CO, Jakarta - Putra presiden pertama RI Sukarno, Toto Suryawan Soekarnoputra, berunjuk rasa di depan Kompleks Parlemen, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Kamis, 25 September 2014. Dalam aksi itu, puluhan massa menolak revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. (Baca: Demonstran RUU Pilkada di DPR Masih 'Anteng')

"Saya lahir dari pemimpin yang merakyat. Maka itu saya ingin hak politik rakyat tak dicabut," kata Toto saat ditemui Tempo, setelah aksi. Selama berunjuk rasa, putra Sukarno dari Kartini Manoppo itu berdiri di atas mobil pikap dan menyuarakan pendapatnya soal RUU Pilkada. (Baca: PDIP Terus Lobi Demokrat Soal RUU Pilkada)

Jika RUU Pilkada disahkan, Toto khawatir akan banyak kepala daerah yang tak dapat memimpin daerahnya lantaran dipilih oleh DPR. "RUU itu sangat rawan politik uang," katanya. (Baca: Inilah Untung-Rugi Pilkada Langsung dan DPRD)

Toto mengaku telah menyiapkan strategi, jika harapannya tak sesuai dengan keputusan DPR hari ini. Di antaranya dengan unjuk rasa, kegiatan sosialisasi masyarakat, dan seminar kemahasiswaan. (Baca juga: Jokowi: Jika RUU Pilkada Diterima, Itu Kemunduran)

Berdasarkan pantauan Tempo, hingga saat ini, massa tak sebanyak yang diperkirakan kepolisian. Hanya terdapat sekitar 50 orang yang datang menolak disahkannya RUU Pilkada. Sementara kepolisian memprediksi gedung DPR akan digeruduk ribuan massa.

PERSIANA GALIH

Topik terhangat:
Koalisi Jokowi-JK | Kabinet Jokowi | Pilkada oleh DPRD | IIMS 2014

Berita terpopuler lainnya:
Wartawati Tempo Dilecehkan Simpatisan FPI
FPI Minta Ahok Jaga Mulut
Soal Gantung Diri di Monas, Anas: Siapa Bilang?
Adnan Buyung: Jaksa Penuntut Anas Bodoh

Berita terkait

KPU: Anggota DPR, DPRD dan DPD Terpilih Harus Mundur Jika Maju Pilkada 2024

16 jam lalu

KPU: Anggota DPR, DPRD dan DPD Terpilih Harus Mundur Jika Maju Pilkada 2024

KPU menjelaskan mengenai ketentuan anggota dewan yang ingin ikut pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 sesuai Jadwal, Berikut Tahapan dan Jadwal Lengkapnya

1 hari lalu

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 sesuai Jadwal, Berikut Tahapan dan Jadwal Lengkapnya

Presiden Jokowi mengatakan tidak ada pengajuan dari pemerintah untuk percepatan Pilkada 2024. Berikut tahapan dan jadwal lengkap Pilkada serentak 2024

Baca Selengkapnya

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 Tetap Berlangsung pada November

1 hari lalu

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 Tetap Berlangsung pada November

Presiden Jokowi mengatakan tidak ada pengajuan dari pemerintah untuk percepatan Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Minta Pemerintah Benahi Pengawasan dan Sistem Distribusi KIP Kuliah

1 hari lalu

Anggota DPR Minta Pemerintah Benahi Pengawasan dan Sistem Distribusi KIP Kuliah

Sejumlah penerima KIP Kuliah sebelumnya ramai dibicarakan karena sudah dinilai tak layak menerima.

Baca Selengkapnya

RUU Penyadapan Masih Mandek di Tahap Perumusan oleh DPR

1 hari lalu

RUU Penyadapan Masih Mandek di Tahap Perumusan oleh DPR

Pengesahan RUU Penyadapan mandek meskipun sudah masuk dalam Prolegnas 2015-2019.

Baca Selengkapnya

Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

2 hari lalu

Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

KPK memanggil Kepala Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan Sekretariat Jenderal DPR RI Hiphi Hidupati dalam dugaan korupsi rumah dinas

Baca Selengkapnya

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

3 hari lalu

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Anggota DPR Saleh Partaonan Daulay menilai perlu usaha dan kesungguhan dari Prabowo untuk menciptakan presidential club.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

4 hari lalu

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

5 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

5 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya